55 NEWS – Gelombang protes buruh kembali mengancam stabilitas ekonomi ibu kota, dengan ribuan pekerja dari DKI Jakarta dan Jawa Barat bersiap melumpuhkan jalanan Jakarta pada 8 Januari 2026. Aksi massa besar-besaran ini akan dipusatkan di jantung kekuasaan, baik di Istana Negara maupun Gedung DPR RI, dengan satu tuntutan utama yang belum terpenuhi: revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 yang dianggap tidak layak.
Related Post
Menurut laporan yang dihimpun 55tv.co.id pada Senin (5/1/2026), penolakan terhadap besaran UMP 2026 masih mengakar kuat di kalangan serikat pekerja. Ini bukan sekadar penolakan angka, melainkan refleksi dari ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan pengupahan yang dinilai gagal mengimbangi laju inflasi dan kenaikan biaya hidup.
Tuntutan Upah yang Mampu Menopang Kehidupan
Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, menegaskan bahwa aksi yang akan datang ini merupakan kelanjutan dari perjuangan panjang buruh untuk mendapatkan upah yang benar-benar layak. Dalam konferensi pers virtualnya, Iqbal menyoroti urgensi penyesuaian upah di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. "Pada 8 Januari 2026, ribuan buruh dari DKI Jakarta akan bergabung dengan buruh Jawa Barat untuk kembali turun ke jalan, mendatangi Istana Negara atau DPR RI menggunakan sepeda motor," ujar Said Iqbal, mengindikasikan skala mobilisasi yang signifikan.
Para buruh berpendapat bahwa formula penetapan UMP saat ini belum mencerminkan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya. Kenaikan biaya pangan, transportasi, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya telah mengikis daya beli masyarakat pekerja secara drastis. Oleh karena itu, tuntutan "upah layak" bukan hanya sekadar slogan, melainkan sebuah keharusan ekonomi agar pekerja dapat memenuhi standar hidup minimal tanpa terjerat kemiskinan.
Aksi konvoi sepeda motor yang direncanakan ini diprediksi akan menimbulkan dampak signifikan terhadap lalu lintas dan aktivitas ekonomi di Jakarta. Pemerintah dan para pengusaha kini dihadapkan pada dilema antara menjaga iklim investasi dan memenuhi tuntutan kesejahteraan buruh yang semakin mendesak. Negosiasi yang alot diprediksi akan mewarnai beberapa hari ke depan menjelang tanggal aksi, dengan harapan solusi yang adil dapat tercapai demi menjaga harmoni hubungan industrial dan stabilitas ekonomi nasional.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar