55 NEWS – Gelombang pemeriksaan keuangan besar-besaran tengah digulirkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga audit negara ini secara resmi memulai proses audit atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 untuk sembilan kementerian dan lembaga (K/L) strategis, termasuk di antaranya Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Langkah ini menandai dimulainya fase krusial dalam upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Related Post
Dalam daftar entitas yang menjadi sorotan BPK kali ini, terdapat nama-nama besar yang memiliki peran vital dalam roda pemerintahan dan keamanan negara. Mereka meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), serta Kementerian Pertahanan yang mencakup Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta seluruh matra: TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tidak ketinggalan, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan tentu saja, Badan Gizi Nasional (BGN) juga masuk dalam lingkup pemeriksaan.
Proses audit ini diawali dengan ‘entry meeting’, sebuah tahapan krusial yang menjadi gerbang pembuka pemeriksaan. Ketua dan Wakil Ketua BPK memiliki mandat dan wewenang penuh dalam mengawal pemeriksaan laporan keuangan ini, memastikan setiap detail tercatat dengan akurat. Penting untuk dicatat, laporan keuangan dari kesembilan entitas ini memiliki kontribusi signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Kontribusi tersebut dinilai dari proporsi nilai aset, realisasi belanja, hingga realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mereka kelola, yang secara langsung mempengaruhi gambaran besar keuangan negara.
Ketua BPK, Isma Yatun, dalam keterangan resminya yang diterima 55tv.co.id pada Selasa (17/2/2026), menegaskan urgensi dari tahapan awal ini. "Entry meeting merupakan tahapan awal yang penting untuk memastikan adanya pemahaman yang sama terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta proses pemeriksaannya," ujar Isma Yatun. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, khususnya di tahun anggaran 2025 yang menjadi fokus audit. Audit komprehensif ini diharapkan tidak hanya menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola dan efisiensi anggaran di lembaga-lembaga vital tersebut, demi kepentingan masyarakat luas.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar