55 NEWS – Laporan terbaru Bank Dunia menghebohkan publik dengan mengungkap bahwa 68,25% penduduk Indonesia, atau setara dengan 194,58 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2024. Angka ini melonjak drastis dibandingkan laporan sebelumnya, memicu perdebatan sengit mengenai metodologi perhitungan dan efektivitas program pengentasan kemiskinan di tanah air.
Related Post
Laporan bertajuk "June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform" ini menggunakan metode perhitungan baru berdasarkan paritas daya beli (PPP) 2021. Akibatnya, standar garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke atas meningkat menjadi USD8,30 dari sebelumnya USD6,85.
Kenaikan standar ini secara signifikan memengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Dalam kurun waktu dua bulan saja, jumlah penduduk miskin bertambah 22,78 juta jiwa, mencerminkan peningkatan sebesar 7,95%. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia di tengah gejolak global dan tantangan domestik.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, merespons laporan ini dengan meminta revisi terhadap metode perhitungan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengukur kemiskinan secara akurat dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Lonjakan angka kemiskinan ini menjadi alarm bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja lebih keras dalam mengatasi masalah kemiskinan. Diperlukan strategi yang komprehensif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar