55 NEWS – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan jaminan tegas bahwa aset tanah milik masyarakat yang menjadi korban bencana alam akan tetap diakui oleh negara, meskipun bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah telah hilang atau rusak. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi ribuan warga yang kehilangan segalanya akibat musibah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kepastian hukum atas properti.
Related Post
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung baru-baru ini, Menteri Nusron menekankan komitmen kuat pemerintah untuk hadir dan melindungi hak-hak dasar masyarakat, terutama mereka yang paling rentan setelah kehilangan harta benda, termasuk tanah, akibat bencana. "Melalui inventarisasi dan identifikasi tanah terdampak bencana yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN, kami memastikan setiap jengkal tanah yang terdampak dapat ditangani secara tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum," ujarnya, seperti dikutip dari 55tv.co.id.
Nusron menjelaskan, penanganan tanah pasca-bencana dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Kategori pertama adalah "tanah musnah", yaitu tanah yang secara fisik hilang atau berubah bentuk akibat tergerus banjir, longsor, atau fenomena alam ekstrem lainnya. Untuk kasus ini, proses penanganan akan dilanjutkan dengan penelitian mendalam hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan tanah musnah, yang menjadi dasar hukum baru bagi pemiliknya.
Sementara itu, kategori kedua adalah "tanah terdampak namun tidak musnah". Ini mencakup tanah yang masih ada secara fisik namun mengalami kerusakan atau perubahan fungsi akibat bencana. Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, akan mendorong upaya rekonstruksi dan reklamasi sesuai dengan kondisi teknis di lapangan, memastikan tanah tersebut dapat kembali dimanfaatkan oleh pemiliknya. Langkah ini krusial untuk memulihkan fungsi ekonomi lahan tersebut.
Jaminan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga fundamental bagi pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak bencana. Dengan adanya kepastian hak atas tanah, warga dapat memulai kembali kehidupan mereka tanpa dihantui kekhawatiran akan kehilangan aset berharga yang menjadi tumpuan masa depan. Langkah proaktif Kementerian ATR/BPN ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang dilanda bencana, sekaligus menjaga stabilitas kepemilikan aset di tengah krisis.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar