55 NEWS – Proyek hilirisasi bauksit, yang dicanangkan sebagai inisiatif strategis oleh Presiden, bukan sekadar janji kosong. Ia menyimpan potensi luar biasa untuk mendongkrak perekonomian nasional, mulai dari penciptaan nilai tambah industri yang signifikan hingga penyerapan jutaan tenaga kerja. Oleh karena itu, langkah konkret harus segera diwujudkan, tanpa ada ruang untuk penundaan.
Related Post
Pengamat energi, Ferdinand Hutahaean, secara fundamental mendukung penuh kebijakan hilirisasi bauksit. Namun, ia menekankan urgensi realisasi proyek ini agar tidak berakhir sebagai narasi belaka. "Proyek ini wajib dipercepat dan disegerakan. Perlu diingat, daya tarik bagi investor mungkin tidak terlalu besar mengingat kompetisi harga bauksit yang kurang menguntungkan. Aspek ini krusial untuk diperhatikan," ungkap Ferdinand saat dihubungi 55tv.co.id, Minggu (22/2/2026).
Ferdinand juga menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem industri yang komprehensif dalam proses hilirisasi bauksit. Pemerintah diharapkan memastikan bahwa hilirisasi berlanjut hingga tahap industrialisasi, menciptakan rantai nilai yang utuh dari pengolahan bahan mentah hingga menjadi produk jadi. "Kelemahan kita selama ini adalah kurangnya fokus pada pembangunan industri. Banyak sumber daya alam kita menjadi bahan baku utama produk yang digunakan masyarakat, namun kita terlalu terpaku pada materialnya, bukan pada industrinya," jelasnya. Oleh karena itu, hilirisasi harus mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam secara maksimal, memastikan manfaat ekonomi dinikmati di dalam negeri. "Saya berharap kita tidak hanya menjual produk hilir, tetapi juga membangun ekosistem dan industrinya," tambah Ferdinand.
Di sisi lain, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, sependapat bahwa konsep hilirisasi bauksit sudah tepat untuk meningkatkan nilai tambah domestik dan mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah. Namun, ia menggarisbawahi sejumlah tantangan mendasar dalam implementasinya. "Implementasi kebijakan ini masih terlalu berpusat pada pelarangan ekspor, tanpa diiringi persiapan infrastruktur yang memadai, ketersediaan energi murah, serta kepastian regulasi bagi para investor. Akibatnya, pertumbuhan smelter tidak secepat target, sementara produksi tambang terus berjalan," papar Sofyano.
Sofyano menegaskan, hilirisasi seharusnya dijalankan dengan pendekatan ekosistem yang holistik. Pemerintah wajib menjamin pasokan listrik yang kompetitif, pengembangan kawasan industri terintegrasi, insentif fiskal yang jelas, serta peta jalan industri aluminium dari hulu hingga hilir. Selain itu, kepastian perizinan dan dukungan logistik juga harus dipastikan demi menjaga biaya produksi tetap kompetitif di pasar global. "Tanpa sinkronisasi elemen-elemen ini, hilirisasi berisiko hanya memindahkan ‘bottleneck’ dari ekspor ke domestik, alih-alih menciptakan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian nasional," tegasnya.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar