55 NEWS – Jakarta – Kebijakan pemerintah terkait pemangkasan produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 telah memicu alarm bahaya di kalangan pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara tegas mengingatkan adanya potensi efek domino yang serius, terutama terhadap stabilitas pasokan listrik domestik. Kekhawatiran ini muncul di tengah tren peningkatan porsi Domestic Market Obligation (DMO), yang dikhawatirkan dapat menciptakan tekanan signifikan pada sistem kelistrikan nasional. Peringatan ini disampaikan di Jakarta pada Senin, 2 Maret 2026.
Related Post
Hendra Sinadia, Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo, mengungkapkan bahwa kekhawatiran serupa juga telah disuarakan oleh Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI). "Di Apindo, kami sangat mencermati bahwa bukan hanya produksi yang terpengaruh, namun ini berpotensi besar mengganggu kelancaran pasokan listrik di dalam negeri," ujar Hendra. Ia menambahkan bahwa pemangkasan produksi yang sebelumnya berada di rentang 400-600 juta ton kini dikabarkan mengalami reduksi substansial, sementara kebutuhan energi di pasar domestik terus menunjukkan tren peningkatan.
Data menunjukkan bahwa konsumsi batu bara di dalam negeri pada tahun lalu mencapai sekitar 254 juta ton, dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 260 hingga 270 juta ton pada tahun ini. Ironisnya, informasi yang diterima Apindo mengindikasikan bahwa persetujuan RKAB hingga saat ini masih sangat terbatas, dengan angka yang disebut-sebut berada di bawah 600 juta ton. Kesenjangan antara kapasitas produksi yang disetujui dan proyeksi kebutuhan domestik inilah yang berpotensi besar menimbulkan persoalan krusial dalam menjamin ketersediaan pasokan batu bara yang memadai untuk pembangkit listrik di seluruh Indonesia.
Situasi ini bukan sekadar masalah teknis pasokan energi, melainkan berpotensi menjadi ancaman serius bagi iklim investasi dan keberlangsungan industri nasional. Gangguan pasokan listrik dapat memicu kenaikan biaya operasional bagi sektor manufaktur, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan bahkan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Para pengusaha berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi dan energi negara, serta mencari solusi yang seimbang antara target produksi dan kebutuhan domestik yang terus meningkat.
Oleh karena itu, Apindo mendesak agar pemerintah segera mencari titik temu dan memastikan bahwa kebijakan energi tidak hanya berorientasi pada target produksi, tetapi juga menjamin keberlanjutan pasokan energi yang vital bagi denyut nadi perekonomian. Kekhawatiran akan ‘gelap gulita’ bukan lagi sekadar retorika, melainkan sebuah skenario yang harus dihindari dengan kebijakan yang matang dan antisipatif, demikian dilaporkan oleh 55tv.co.id.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar