55 NEWS – Mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan geliatnya dengan dimulainya konstruksi tahap kedua. Langkah strategis ini menandai percepatan menuju realisasi IKN sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Tahap krusial ini berfokus pada pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif, yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.
Related Post
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan komitmen lembaganya untuk memastikan seluruh pekerjaan konstruksi berorientasi pada satu tujuan utama: menjadikan Nusantara fungsional sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima 55tv.co.id pada Jumat (19/12/2025), menggarisbawahi urgensi dan skala proyek yang sedang berjalan.
Bimo menyoroti pentingnya supervisi ketat dalam setiap kontrak pembangunan. "Supervisi yang masuk dalam kontrak tidak boleh ada perubahan. Jika terjadi penyimpangan lebih dari 10 persen, kontrak dapat diterminasi," tegasnya, menggarisbawahi standar akuntabilitas yang tinggi. Ia menambahkan, seluruh laporan progres wajib disajikan secara digital, dan kehadiran tenaga ahli serta tenaga pendukung di lokasi proyek adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Ini menunjukkan upaya OIKN untuk meminimalisir risiko dan memastikan kualitas proyek sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Secara rinci, pembangunan infrastruktur jalan di kawasan kompleks legislatif melibatkan konsorsium kerja sama operasi (KSO) yang terdiri dari PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT Formasi Empat Polaselaras Konsultan, dan PT Aksara Karya Konsultan. Proyek ini didukung oleh 28 personel, baik tenaga ahli maupun pendukung, dengan masa kerja yang dijadwalkan mulai Desember 2025 hingga Oktober 2027.
Sementara itu, untuk pembangunan jalan di kawasan kompleks yudikatif, OIKN menggandeng KSO PT Perentjana Djaja dan PT Disiplan Consult. Proyek ini mengerahkan 23 personel dan ditargetkan rampung pada Desember 2027, menandakan koordinasi yang intensif untuk memastikan semua elemen infrastruktur dasar siap. Langkah-langkah konkret ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan visi IKN sebagai pusat administrasi dan politik modern, dengan harapan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi kawasan dan negara.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar