55 NEWS – Kabar gembira bagi masyarakat yang mendambakan hunian terjangkau di pusat kota! Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mematangkan regulasi untuk memperluas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke rumah susun (rusun) subsidi. Langkah ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan hunian di wilayah perkotaan yang semakin padat.
Related Post
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengungkapkan bahwa sebenarnya mekanisme FLPP untuk rusun sudah ada, namun belum optimal. "Ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan agar FLPP untuk rusun ini bisa berjalan lebih efektif. Kami sedang menggodok regulasinya dan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan," ujarnya di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Kebijakan ini menjadi prioritas Kementerian PKP, mengingat semakin banyaknya hunian vertikal yang dibangun di perkotaan. Pemerintah berupaya mencari formula terbaik agar rusun dengan skema FLPP dapat diakses oleh masyarakat luas.
"Kami sedang mengkaji berbagai aspek, seperti harga per meter persegi yang mungkin perlu disesuaikan, atau aturan yang dibuat berbeda dengan rumah tapak. Semua ini sedang kami kerjakan," jelas Sri. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan harga rusun subsidi dapat lebih terjangkau dan meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki hunian layak di lokasi strategis.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar