55 NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru saja merilis data mengejutkan terkait realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh provinsi di Indonesia untuk tahun 2025. Data yang diolah oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah per 17 Oktober 2025, berdasarkan laporan dari 38 pemerintah provinsi, menunjukkan disparitas yang signifikan antar daerah.
Related Post
Maluku Utara tampil sebagai jawara dengan realisasi pendapatan APBD tertinggi, mencapai 83,84%. "Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Selain Maluku Utara, sejumlah provinsi lain juga mencatatkan kinerja yang solid, dengan realisasi pendapatan di atas 70%. Di antaranya adalah Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan. Provinsi-provinsi besar seperti Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan juga masuk dalam daftar ini.
Namun, di sisi lain, ada beberapa provinsi yang perlu memberikan perhatian khusus pada kinerja keuangan mereka. Mendagri Tito menyoroti Papua Barat sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, hanya mencapai 48,76%. "Jika hingga akhir September belum mencapai 70%, ini adalah peringatan serius," tegasnya.
Selain Papua Barat, provinsi lain yang realisasi pendapatannya masih di bawah standar adalah Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Bengkulu, Lampung, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera diatasi. Pemerintah pusat akan terus memantau dan memberikan pendampingan kepada daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam mencapai target pendapatan APBD.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar