55 NEWS – Sebuah dinamika menarik tengah mencuat di lingkaran pemerintahan, melibatkan dua kementerian krusial: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sorotan utama tertuju pada proyek ambisius pembangunan ribuan kapal yang digagas KKP, namun kini menghadapi tanda tanya besar terkait pendanaannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan bahwa anggaran untuk proyek tersebut hingga kini belum dikucurkan, sekaligus menegaskan mekanisme pencairan dana harus melalui Kemenkeu.
Related Post
Pernyataan ini disampaikan Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu lalu, menanggapi polemik seputar anggaran pembangunan kapal KKP. Ia menggarisbawahi bahwa meskipun ada rencana besar, proses administratif dan keuangan negara memiliki jalurnya sendiri yang tidak bisa dilewati.
Purbaya menanggapi klaim Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut sumber pendanaan proyek kapal berasal dari pinjaman luar negeri, khususnya dari Inggris. Ketika ditanya apakah ia telah mengonfirmasi informasi tersebut kepada jajarannya, Purbaya membenarkan bahwa setelah pengecekan internal, anggaran dimaksud memang belum dicairkan.
"Sudah saya cek. Memang belum (dicairkan)," jelas Purbaya, memperkuat posisinya bahwa dana tersebut belum bergerak dari sisi Kemenkeu.
Ia menekankan, sekalipun dana berasal dari pinjaman luar negeri, prosedur pencairannya tetap harus melewati pintu Kemenkeu. "Ya sudah tidak apa-apa. Yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," ujar Purbaya, mengindikasikan bahwa proses birokrasi keuangan negara tidak bisa diabaikan, bahkan untuk dana pinjaman sekalipun.
Lebih lanjut, Purbaya juga menyoroti aspek perencanaan proyek. Menurutnya, untuk proyek berskala besar seperti pembangunan ribuan unit kapal, perencanaan tidak bisa hanya menunggu ketersediaan anggaran. Ia mengkritisi kurangnya "gerakan di depannya" atau persiapan awal yang konkret dari pihak KKP.
"Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," jelasnya, menyiratkan bahwa Kemenkeu belum melihat progres signifikan dalam tahap persiapan atau perencanaan awal proyek tersebut. Situasi ini menggarisbawahi kompleksitas koordinasi antar-kementerian dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, terutama untuk proyek-proyek strategis yang melibatkan pinjaman luar negeri.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar