Misteri Ekonomi RI: Pengangguran Anjlok, Tapi Jutaan Masih Terjebak Kemiskinan! Ada Apa Sebenarnya?

55 NEWS – Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025 membawa kabar baik mengenai penurunan angka pengangguran di Indonesia. Namun, di balik optimisme tersebut, tersembunyi sebuah paradoks yang menantang: masih ada lebih dari 23 juta jiwa penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi dan efektivitas kebijakan sosial yang diterapkan.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran di Tanah Air berhasil ditekan menjadi 7,35 juta orang per November 2025. Angka ini menandai penurunan signifikan sebesar 0,109 juta orang dibandingkan periode Agustus 2025. "Penurunan ini menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih baik di pasar, sehingga jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan," jelas Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/2/2025), seperti dilansir 55tv.co.id.

Secara lebih rinci, struktur ketenagakerjaan Indonesia per November 2025 mencatat total 218,85 juta penduduk usia kerja, yang menunjukkan peningkatan 0,861 juta orang dari Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang, bertambah 1,262 juta orang. Sementara itu, 63,58 juta orang tergolong bukan angkatan kerja, menurun 0,580 juta orang.

Penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan tren positif, di mana sebanyak 147,91 juta orang dari angkatan kerja telah terserap pasar kerja, meningkat 1,371 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Jika dibedah lebih lanjut, pekerja penuh mencapai 100,49 juta orang (naik 1,85 juta), pekerja paruh waktu 35,858 juta orang (turun 0,438 juta), dan setengah pengangguran 11,558 juta orang (turun 0,042 juta). Penurunan jumlah pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran ini mengindikasikan adanya pergeseran menuju pekerjaan yang lebih stabil dan penuh waktu.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren positif, turun ke level 8,25 persen per September 2025. Penurunan ini berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 490 ribu orang, sehingga totalnya menjadi 23,36 juta jiwa.

Meskipun data BPS menyajikan tren positif pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, keberadaan 23,36 juta penduduk miskin tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Penurunan pengangguran yang signifikan belum serta-merta mengentaskan jutaan warga dari garis kemiskinan. Ini bisa mengindikasikan beberapa hal yang perlu dicermati oleh para pembuat kebijakan ekonomi:

1. Kualitas Pekerjaan: Penyerapan tenaga kerja mungkin lebih banyak terjadi pada sektor informal atau pekerjaan dengan upah rendah, yang tidak cukup untuk mengangkat individu atau keluarga keluar dari garis kemiskinan. Pekerjaan tersebut mungkin memberikan penghasilan, tetapi belum mampu menjamin kesejahteraan yang layak.
2. Definisi Garis Kemiskinan: Garis kemiskinan yang digunakan BPS mungkin belum sepenuhnya mencerminkan biaya hidup riil di berbagai daerah, terutama di perkotaan yang memiliki biaya hidup tinggi. Sehingga, ada kemungkinan masyarakat yang secara statistik tidak miskin, namun secara faktual masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
3. Disparitas Regional: Penurunan pengangguran dan kemiskinan bisa jadi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah mungkin mengalami kemajuan pesat, sementara daerah lain masih tertinggal jauh, menciptakan kesenjangan yang signifikan.
4. Struktur Ketenagakerjaan yang Rentan: Meskipun pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran menurun, jumlahnya yang masih belasan juta menunjukkan adanya kerentanan dalam stabilitas pendapatan. Pekerjaan yang tidak penuh waktu atau tidak sesuai keahlian seringkali berujung pada pendapatan yang tidak memadai untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Pemerintah perlu mencermati lebih dalam data ini, tidak hanya pada angka makro, tetapi juga pada detail mikro kualitas pekerjaan dan distribusi pendapatan. Kebijakan yang berfokus pada peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja formal dengan upah layak, serta program perlindungan sosial yang tepat sasaran menjadi kunci untuk mengatasi "misteri" ini. Upaya berkelanjutan dan strategi yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif dan mampu mengangkat kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Editor: Akbar soaks