55 NEWS – Jakarta – Polemik seputar pengadaan motor listrik yang menjadi tulang punggung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya menemui titik terang. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara tegas mengklarifikasi bahwa seluruh unit motor listrik yang belakangan ini menjadi sorotan publik diproduksi di sebuah fasilitas manufaktur canggih yang berlokasi di Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
Related Post
Dadan menekankan komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan industri domestik. Menurutnya, seluruh armada motor listrik tersebut merupakan buah karya anak bangsa, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mencapai angka impresif 48,5 persen. "Ini merupakan manifestasi nyata dari upaya kami untuk tidak sekadar menopang kelancaran operasional program, namun juga secara simultan memberikan stimulus signifikan bagi geliat industri nasional melalui pemanfaatan produk dalam negeri dengan TKDN yang substansial," ujar Dadan dalam keterangan pers resmi yang diterima 55tv.co.id pada Kamis (9/4/2026).
Mengenai volume pengadaan, Dadan meluruskan spekulasi yang beredar. Ia memaparkan bahwa realisasi pengadaan motor listrik hingga kini telah mencapai 21.801 unit. Angka ini mendekati target awal yang ditetapkan sebanyak 25.644 unit. "Kami ingin menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan pengadaan motor listrik mencapai 70.000 unit adalah tidak benar dan menyesatkan publik," tegasnya, membantah keras narasi yang berkembang di media sosial dan beberapa platform berita 55tv.co.id.
Lebih jauh, Dadan juga mengklarifikasi aspek perencanaan dan penganggaran. Ia menegaskan bahwa proyek pengadaan motor listrik ini bukanlah inisiatif dadakan, melainkan telah terintegrasi dalam perencanaan anggaran sejak tahun 2025. "Pengadaan unit motor listrik ini telah termaktub dalam alokasi anggaran 2025 sebagai komponen esensial dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk meningkatkan efisiensi mobilitas para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di lapangan," jelasnya.
Meskipun demikian, proses realisasi administratif dan keuangan baru terealisasi pada tahun 2026, mengikuti kaidah mekanisme pengelolaan anggaran pemerintah yang berlaku. Pada penghujung tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menuntaskan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), memastikan ketersediaan dana masuk ke Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk eksekusi program di tahun berikutnya.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar