55 NEWS – Jakarta – Isu mengenai nonaktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara mendadak sempat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada fasilitas kesehatan. Kondisi ini menyebabkan banyak warga tidak dapat mengakses layanan pengobatan esensial, memicu kekhawatiran akan jaminan kesehatan dasar.
Related Post
Menanggapi situasi krusial ini, pemerintah bergerak cepat dengan memperkenalkan mekanisme reaktivasi yang lebih mudah dan terjangkau. Inovasi terbaru memungkinkan proses reaktivasi dilakukan di tingkat desa atau kelurahan, menghilangkan keharusan bagi peserta untuk mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) yang seringkali jauh dan memakan waktu serta biaya. Langkah ini merupakan upaya desentralisasi layanan untuk mendekatkan akses kepada masyarakat.
Mekanisme reaktivasi kilat ini dirancang khusus untuk memastikan bahwa warga yang memenuhi kriteria, terutama mereka yang termasuk dalam Desil 1 hingga 4—kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin—berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dapat segera mendapatkan kembali status kepesertaan mereka. Proses ini menekankan efisiensi dan akurasi dalam penargetan bantuan.
Hamdan Hamedan, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), menegaskan komitmen fiskal pemerintah. "Pemerintah bertanggung jawab penuh atas pembiayaan bagi peserta yang memenuhi kriteria tersebut. Hingga saat ini, sekitar 87 ribu peserta telah berhasil direaktivasi sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan," ujarnya, menunjukkan progres signifikan dalam penanganan masalah ini dan menegaskan peran negara dalam perlindungan sosial.
Penting untuk dipahami bahwa cakupan BPJS Kesehatan jauh melampaui sekadar bantuan untuk masyarakat kurang mampu. Program jaminan kesehatan nasional ini dirancang untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pekerja formal, pengusaha, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang menggarisbawahi prinsip universalitas dan keadilan sosial dalam akses layanan kesehatan.
Namun, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa BPJS Kesehatan memiliki beragam kategori kepesertaan, masing-masing dengan hak, kewajiban, serta sistem iuran dan fasilitas yang berbeda. Pemahaman ini krusial agar peserta dapat mengoptimalkan manfaat yang tersedia dan menghindari kebingungan di kemudian hari. Setiap jenis peserta memiliki sistem iuran, fasilitas, serta ketentuan tersendiri yang perlu diketahui.
Berikut adalah empat jenis kepesertaan BPJS Kesehatan beserta perbedaannya, sebagaimana dihimpun oleh tim 55tv.co.id pada Senin, 10 Februari 2026:
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Kategori PBI ditujukan khusus bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak memiliki kapasitas finansial untuk membayar iuran secara mandiri. Iuran untuk peserta PBI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk PBI Pusat, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk PBI Daerah. Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses kesehatan bagi kelompok paling rentan secara ekonomi.
2. Pekerja Penerima Upah (PPU)
Kategori ini mencakup individu yang bekerja pada suatu institusi atau perusahaan dan menerima upah atau gaji. Peserta PPU meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, pejabat negara, pegawai swasta, hingga pekerja BUMN/BUMD. Sistem iurannya bersifat kolektif, di mana sebagian iuran dibayarkan oleh pemberi kerja dan sebagian lainnya dipotong dari upah pekerja. Besaran iuran dan kelas perawatan biasanya disesuaikan dengan golongan atau tingkat upah, mencerminkan kontribusi bersama antara pekerja dan entitas bisnis dalam menjamin akses kesehatan yang berkelanjutan.
3. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
PBPU adalah kategori untuk individu yang bekerja secara mandiri dan tidak menerima upah dari pemberi kerja, seperti wiraswasta, petani, nelayan, atau pekerja sektor informal lainnya. Berbeda dengan PPU, peserta PBPU bertanggung jawab penuh atas pembayaran iuran mereka secara mandiri setiap bulan. Mereka memiliki keleluasaan untuk memilih kelas perawatan (Kelas I, II, atau III) sesuai dengan kemampuan finansial dan preferensi fasilitas kesehatan yang diinginkan. Fleksibilitas ini memungkinkan adaptasi terhadap beragam kondisi ekonomi masyarakat non-formal, mendorong kemandirian dalam jaminan kesehatan.
4. Bukan Pekerja (BP)
Kategori Bukan Pekerja mencakup berbagai segmen masyarakat yang tidak aktif dalam kegiatan pekerjaan formal maupun informal, namun tetap memerlukan jaminan kesehatan. Contohnya adalah investor, pensiunan, veteran, janda/duda, anak, atau anggota keluarga lain yang sah dari peserta PPU atau PBPU. Sama seperti PBPU, peserta BP juga wajib membayar iuran secara mandiri setiap bulan. Pilihan kelas perawatan juga tersedia (Kelas I, II, atau III), memberikan opsi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas finansial. Kategori ini memastikan bahwa perlindungan kesehatan mencakup mereka yang berada di luar angkatan kerja aktif, menegaskan prinsip inklusivitas BPJS Kesehatan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar