55 NEWS – Anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk pejabat eselon I di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) pada tahun 2026 mendatang menjadi sorotan publik. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp931.648.000, atau nyaris menyentuh angka 1 miliar rupiah per unit. Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Related Post
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa angka tersebut merupakan standar biaya yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya. "Itu kan standar biaya di semua, harus diatur ada standar biayanya. Bukan berarti maknanya itu pasti dikeluarkan, gitu," ujarnya kepada awak media.
Lebih lanjut, Mensesneg menjelaskan bahwa penetapan standar biaya ini bertujuan untuk memberikan batasan bagi K/L dalam melakukan belanja. Dengan adanya standar biaya, diharapkan efisiensi anggaran dapat tercapai. "Setiap tahun yang namanya pemerintah itu pasti harus meluarkan standar biaya. Jadi kalau kita belanja ada aturan mainnya gitu. Begitu, bukan makanya itu harus terbelanjakan sebesar itu, tidak," tegasnya.
Standar biaya ini, menurut Prasetyo Hadi, menjadi acuan bagi K/L untuk berbelanja secara efisien dan memprioritaskan kegiatan yang lebih produktif. "Itulah batasannya. Efisiensi itu kan bukan berarti terus tidak boleh ngapa-ngapain gitu kan. Tapi efisiensi itu kan filosofinya adalah diperuntukkan kegiatan yang lebih produktif," imbuhnya.
Mensesneg kembali menekankan bahwa angka yang tercantum dalam standar biaya tidak serta merta harus direalisasikan sepenuhnya. "Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, kalaupun disitu keluar angka bukan berarti itu pasti harus dikeluarkan. Jadi harus memahaminya itu harus agak-agak ini sedikit gitu," pungkasnya. Dengan demikian, K/L diharapkan dapat menggunakan anggaran secara bijak dan efisien, serta memprioritaskan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar