55 NEWS – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta dengan suara lantang menolak implementasi sistem autodebet Cash Management System (CMS) dan biaya perpanjangan hak pakai (PHP) kios pasar. Kebijakan ini dinilai memberatkan para pedagang kecil yang tengah berjuang di tengah ketidakpastian ekonomi. Penolakan ini mencuat karena pedagang merasa sistem CMS yang berbasis autodebet tidak mempertimbangkan fluktuasi pendapatan harian mereka. Sementara itu, biaya PHP dianggap tidak transparan dan tidak rasional, terutama mengingat kondisi fasilitas pasar yang masih banyak mengalami kerusakan dan belum tertata dengan baik.
Related Post
Dewan Pembina APPSI, Ngadiran, menegaskan bahwa pedagang pasar adalah fondasi penting ekonomi kerakyatan. "Pedagang pasar adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kami menjaga ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Jangan sampai kami yang menopang ekonomi rakyat justru terus dibebani kebijakan yang tidak berpihak," ujarnya di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Jarwanto, seorang pedagang dari Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara, menambahkan bahwa sistem CMS sama sekali tidak relevan dengan realitas di lapangan. "Penghasilan pedagang tidak menentu setiap hari. Kalau ada autodebet tanpa menyesuaikan kemampuan, jelas memberatkan. Kami minta sistem ini dievaluasi total, bahkan kalau bisa dihapus atau diberi keringanan bagi pedagang kecil," ungkapnya dengan nada prihatin.
Senada dengan Jarwanto, Suparno, pedagang Pasar Duta Mas, Jakarta Barat, menyoroti dampak negatif revitalisasi pasar yang seringkali justru menyulitkan pedagang kecil. "Revitalisasi harusnya memperbaiki kondisi, bukan malah mematikan pedagang. Banyak teman-teman akhirnya tersingkir karena tidak sanggup mengikuti biaya baru setelah pasar direvitalisasi," keluhnya.
Polemik ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kelangsungan hidup ribuan pedagang kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. APPSI DKI Jakarta mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan yang berpihak pada pedagang, dengan mengevaluasi dan merevisi kebijakan yang dianggap memberatkan. 55tv.co.id akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terkini kepada masyarakat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar