55 NEWS – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di awal tahun 2026. Sektor yang selama ini digadang-gadang sebagai penopang utama perekonomian nasional ini, ternyata masih terjerat dalam persoalan struktural yang pelik, terutama terkait tingginya angka pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).
Related Post
Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, menjelaskan bahwa lonjakan kredit macet ini bukan tanpa sebab. Menurutnya, akar masalah utamanya terletak pada ketidakseimbangan fundamental antara ketersediaan modal (supply) dan permintaan pasar (demand) untuk produk-produk UMKM.
"Pelaku ekonomi yang seringkali luput dari perhatian kita adalah UMKM. Meskipun selalu disebut sebagai tulang punggung, namun jika kita cermati, kondisi UMKM kita saat ini sebenarnya sangat memprihatinkan," ungkap Aviliani dalam acara Global & Domestic Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan di Menara Kadin, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026).
Aviliani secara khusus menyoroti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini digalakkan secara masif dari sisi penawaran modal. Meskipun tujuan awalnya baik untuk mengalirkan dana segar ke UMKM, program ini dinilai kurang dibarengi dengan strategi yang komprehensif untuk memastikan adanya akses pasar atau permintaan yang memadai bagi produk-produk yang dihasilkan UMKM. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang berhasil mendapatkan suntikan modal, namun kemudian kesulitan untuk memasarkan produknya, berujung pada gagal bayar.
"Mengapa ini terjadi? Memang dari sisi penawaran, ada program KUR yang digenjot besar-besaran. Namun, mereka tidak memiliki permintaan pasar yang kuat. Inilah yang menyebabkan angka kredit macet terus meningkat," tegasnya.
Lebih lanjut, Aviliani menambahkan bahwa mayoritas pelaku UMKM saat ini masih berjuang dalam mode bertahan hidup (survival mode). Kondisi ini membuat mereka sangat sulit untuk berkembang dan meningkatkan skala usaha (naik kelas) tanpa adanya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan strategis, yang tidak hanya berfokus pada penyediaan modal, tetapi juga pada penciptaan ekosistem pasar yang mendukung. Kadin menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pembiayaan dan pengembangan pasar agar UMKM dapat benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar