55 NEWS – Presiden Prabowo Subianto gencar menarik investasi dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Namun, di balik upaya tersebut, terkuak sebuah paradoks: hambatan serius dalam pasokan gas industri. Ironisnya, kendala ini bukan berasal dari luar negeri, melainkan dari dalam pemerintahan sendiri. Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan menjadi biang keladi permasalahan ini.
Related Post
Sejumlah pelaku industri, khususnya yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang perindustrian, mengeluhkan kesulitan mendapatkan pasokan gas yang memadai. Pabrik-pabrik mereka, yang berlokasi di pusat-pusat industri utama seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, terancam terhambat produksinya.
Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian, mengungkapkan akar masalahnya. Menurutnya, hambatan utama terletak pada implementasi di lapangan. Pihak-pihak terkait masih enggan menerapkan harga gas industri sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat. Akibatnya, suplai gas dipersulit dengan berbagai alasan, menunjukkan dominasi ego sektoral yang mengabaikan dampak nasional. "Mereka hanya memikirkan sektornya sendiri, bukan dampaknya secara keseluruhan," tegas Saleh Husin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah upaya pemerintah untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan terhambat oleh masalah internal ini? Ketidakpastian pasokan gas berpotensi menghambat investasi, mengurangi daya saing industri dalam negeri, dan pada akhirnya merugikan perekonomian nasional. Perlu adanya evaluasi menyeluruh dan koordinasi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini dan memastikan implementasi kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana. Jika tidak, cita-cita pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo akan terancam. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan implementasi ini dan bagaimana solusinya?
Editor: Akbar Soaks
Tinggalkan komentar