55 NEWS – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat bicara terkait pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengusaha.
Related Post
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, mendesak Kementerian ESDM untuk melakukan peninjauan ulang secara komprehensif terhadap keputusan tersebut. Menurutnya, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sektor pariwisata Raja Ampat sebagai destinasi wisata kelas dunia harus menjadi prioritas utama.
"Intinya, Kementerian ESDM harus memahami betul kondisi di lapangan. Raja Ampat itu kawasan pariwisata internasional yang harus dijaga dengan baik," tegas Anindya seusai menghadiri acara Hari Kewirausahaan Nasional, Selasa (10/6/2025).
Anindya meyakini bahwa Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memiliki kemampuan untuk mencari titik temu (ekuilibrium) antara berbagai kepentingan yang ada. Namun, Kadin menekankan bahwa keberlangsungan ekosistem Raja Ampat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.
Kadin juga menyerukan agar pemerintah lebih selektif dalam memberikan izin pertambangan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekologis dan pariwisata tinggi. Proses perizinan harus transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat serta para ahli lingkungan.
Selain itu, Kadin mendorong pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata Raja Ampat secara berkelanjutan. Investasi di bidang infrastruktur pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan promosi pariwisata yang bertanggung jawab menjadi kunci untuk menjaga daya tarik Raja Ampat sebagai destinasi wisata unggulan.
Dengan langkah-langkah yang tepat, Kadin yakin bahwa Raja Ampat dapat terus menjadi kebanggaan Indonesia dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar