55 NEWS – Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi defisit perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menteri PKP Maruarar Sirait baru-baru ini melakukan inspeksi strategis terhadap lahan luas di Depok, Jawa Barat, yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan rumah susun (rusun) modern untuk MBR, sebuah langkah yang diharapkan dapat meredefinisi lanskap properti di wilayah tersebut.
Related Post
Lahan yang menjadi sorotan memiliki total luasan impresif sekitar 45,06 hektare. Terdiri dari aset milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) seluas 30,086 hektare, dengan sekitar 24,707 hektare di antaranya masih berupa lahan kosong yang siap dikembangkan. Ditambah lagi, ada kontribusi lahan dari Radio Republik Indonesia (RRI) seluas 14,97 hektare, di mana 9,62 hektare belum termanfaatkan secara optimal. Tantangan awal yang perlu diatasi adalah keberadaan sekitar 218 kepala keluarga (KK) yang saat ini masih menduduki sebagian area tersebut, memerlukan pendekatan komprehensif dalam relokasi atau penataan ulang.
Selain skala lahannya yang masif, kawasan ini juga dinilai memiliki keunggulan aksesibilitas yang krusial. Lokasinya yang strategis hanya berjarak sekitar 5,2 kilometer dari Stasiun Depok Baru dan 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda, menjamin konektivitas transportasi publik yang prima. Infrastruktur pendukung di sekitarnya pun lengkap, mulai dari pasar tradisional, pusat kesehatan, fasilitas ibadah, hingga beragam institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas, menjadikan lokasi ini ideal untuk pengembangan komunitas hunian terpadu.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan rusun di area ini merupakan langkah proaktif pemerintah untuk mereduksi angka backlog perumahan di Kota Depok yang terus membengkak. Pertumbuhan populasi yang pesat beriringan dengan keterbatasan lahan menjadi pemicu utama defisit hunian yang signifikan, dan proyek ini diharapkan menjadi katup pengaman bagi stabilitas sosial-ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk memastikan aksesibilitas kepemilikan hunian, pemerintah akan mengimplementasikan skema pembiayaan yang sangat meringankan beban masyarakat. Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), calon penghuni dapat menikmati fasilitas kredit dengan tenor panjang hingga 30 tahun, uang muka minimalis sekitar 1 persen, serta cicilan bulanan yang sangat terjangkau. Lebih lanjut, komitmen pemerintah tidak berhenti di situ; dukungan tarif sosial untuk layanan dasar esensial seperti listrik dan air juga akan diberikan, memastikan biaya hidup tetap proporsional dan tidak memberatkan.
Dalam keterangan resminya yang diterima 55tv.co.id pada Minggu (8/3/2026), Menteri Maruarar Sirait menyatakan, "Pembangunan rumah susun di kawasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi fundamental untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok." Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi dan optimisme pemerintah terhadap proyek ini sebagai pilar penting dalam mewujudkan pemerataan akses hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar