55 NEWS – Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUPTL) 2025-2034 yang ambisius dengan target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 Gigawatt (GW) kini berada di ujung tanduk. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menargetkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai 76% dari total kapasitas tersebut, atau sekitar 42,6 GW EBT dan 10,3 GW penyimpanan energi (storage).
Related Post
Komposisi ideal yang direncanakan adalah 61% penambahan pembangkit dari EBT, 15% dari storage, dan sisanya 24% (16,6 GW) dari energi fosil seperti gas dan batu bara. Rinciannya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mendominasi dengan 17,1 GW, diikuti PLTA (11,7 GW), PLTB (7,2 GW), PLTP (5,2 GW), PLTBio (0,9 GW), dan PLTN (0,5 GW). Dominasi PLTS menunjukkan komitmen pemerintah terhadap energi bersih.
Namun, implementasi RUPTL ini menghadapi tantangan serius. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja (DPP SP) PT PLN (Persero) telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, mendesak penangguhan RUPTL tersebut. Mereka meminta penangguhan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 188. K/TL. 03/MEM. L/2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang mengesahkan RUPTL PLN Tahun 2025-2034. Alasan di balik permintaan penangguhan ini belum diungkapkan secara detail, namun mengindikasikan adanya potensi masalah dalam perencanaan atau implementasi RUPTL yang perlu ditinjau ulang. Evaluasi mendalam diperlukan untuk memastikan keberhasilan transisi energi dan ketahanan pasokan listrik nasional. 55tv.co.id akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terbaru kepada pembaca.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar