55 NEWS – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia turun tangan langsung menyikapi isu potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan SPBU Shell. Hal ini menyusul keluhan Shell Indonesia terkait kesulitan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas pada operasional sejumlah SPBU mereka sejak akhir Agustus 2025. Bahlil menegaskan, negara memiliki aturan main dan meminta Shell untuk tidak mengambil langkah PHK.
Related Post
Bahlil meyakini bahwa perusahaan swasta, termasuk Shell, memiliki pertimbangan kemanusiaan dalam menjalankan bisnisnya. "Saya yakin mereka juga punya hati yang baik," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Tak hanya itu, Bahlil juga menyoroti peran Pertamina sebagai perusahaan energi negara. Ia meminta Direktur Utama Pertamina untuk segera berbenah dan meningkatkan daya saing. "Saya sudah minta kepada Pak Simon (Direktur Utama Pertamina), agar memperbaiki pelayanan, memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan mutu pelayanan. Agar betul-betul Pertamina juga bisa kompetitif dengan swasta yang lain," tegasnya.
Sebelumnya, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengungkapkan penyesuaian operasional SPBU sebagai dampak dari kelangkaan pasokan BBM. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan jam operasional, pengurangan hari kerja, hingga opsi merumahkan karyawan. Langkah ini diambil sebagai respons atas ketidaktersediaan produk BBM jenis bensin. Situasi ini memicu kekhawatiran akan potensi PHK massal di kalangan karyawan SPBU Shell.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar