55 NEWS – Presiden Prabowo Subianto secara gamblang membeberkan landasan fundamental di balik kebijakan strategis pemerintahannya dalam memangkas belanja anggaran negara. Langkah ini, menurutnya, bukan sekadar efisiensi biasa, melainkan upaya krusial untuk membentengi keuangan negara dari potensi kebocoran masif akibat praktik korupsi yang tersembunyi.
Related Post
Dalam tahap awal implementasi efisiensi, Prabowo mengumumkan keberhasilan pemerintah mengamankan dana sebesar Rp308 triliun. Angka fantastis ini, tegasnya, berasal dari berbagai pos pengeluaran yang ia sebut sebagai ‘akal-akalan’ atau tidak substansial. "Keyakinan saya, Rp308 triliun ini, jika tidak segera dipotong, pasti akan mengarah pada tindak pidana korupsi," ujar Prabowo, seperti dikutip 55tv.co.id pada Jumat (20/3/2026). Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen kuat pemerintah untuk menjaga integritas fiskal dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Prabowo lebih lanjut mengaitkan kebijakan ini dengan indikator ekonomi makro yang krusial, yaitu Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR adalah tolok ukur efisiensi investasi suatu negara, menunjukkan berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti bahwa ICOR Indonesia saat ini berada di level 6,5, sebuah angka yang jauh melampaui negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, Thailand dan Malaysia mencatatkan ICOR di angka 4, sementara Vietnam bahkan lebih efisien dengan angka 3,6.
"Angka ini secara jelas mengindikasikan bahwa Indonesia membutuhkan modal investasi yang signifikan lebih besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sama dibandingkan negara lain," jelas Prabowo. Dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mendekati Rp3.700 triliun atau setara US$230 miliar, Prabowo memperkirakan adanya tingkat ketidakefisienan sekitar 30%, yang jika dikonversi mencapai US$75 miliar. "Ini adalah potensi pemborosan yang sangat besar yang harus kita koreksi," tambahnya, menegaskan urgensi reformasi anggaran.
Prabowo menegaskan bahwa efisiensi yang telah dilakukan pemerintahannya baru merupakan langkah awal. Ia melihat masih banyak celah untuk melakukan penghematan lebih lanjut, khususnya dari pos-pos belanja rutin yang dinilai tidak esensial dan kurang produktif. Beberapa area yang menjadi target pemangkasan antara lain biaya seremonial yang berlebihan, pengadaan alat tulis kantor yang tidak efisien, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar yang diselenggarakan di luar kantor tanpa urgensi yang jelas. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan APBN yang lebih sehat, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar