55 NEWS – Jakarta – Demi menjamin kelancaran dan keselamatan jutaan pemudik selama periode Angkutan Lebaran 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di bawah kepemimpinan Menteri Dudy Purwagandhi kembali mengeluarkan kebijakan strategis yang akan berdampak signifikan pada sektor logistik nasional. Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, pemerintah menetapkan pembatasan operasional angkutan barang pada waktu krusial.
Related Post
Kebijakan pembatasan ini, yang akan berlaku mulai 13 Maret 2026 hingga 29 Maret 2026, mencakup seluruh ruas jalan tol dan jalan arteri utama di Indonesia. Langkah ini bukan tanpa alasan, melainkan merupakan manifestasi komitmen pemerintah untuk meminimalisir risiko kecelakaan dan kemacetan yang kerap mewarnai momen mudik dan balik Lebaran. Menteri Dudy Purwagandhi, dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu (15/2/2026), menegaskan, "Kebijakan ini kami implementasikan semata-mata demi melindungi keselamatan jutaan masyarakat serta guna memastikan perjalanan yang ditempuh dapat dilalui dengan aman, lancar, dan juga nyaman." Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi pembatasan yang telah melalui serangkaian evaluasi mendalam.
Dudy menyebutkan bahwa keputusan untuk memberlakukan pembatasan selama 16 hari ini didasarkan pada analisis komprehensif terhadap data kepadatan lalu lintas dan insiden kecelakaan pada periode Angkutan Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Hasil traffic modeling yang dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan juga memperkuat urgensi kebijakan ini. Data Korlantas Polri tahun 2024 menunjukkan fakta yang mencemaskan: kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang mencapai 27.337 kejadian, atau sekitar 10,4% dari total kecelakaan nasional. Angka ini menjadi indikator kuat perlunya intervensi pemerintah untuk menekan risiko dan meningkatkan keamanan di jalan raya.
Meski berpotensi menimbulkan penyesuaian operasional bagi pelaku usaha di sektor logistik dan distribusi, pemerintah meyakini bahwa manfaat jangka panjang berupa peningkatan keselamatan dan efisiensi mobilitas masyarakat akan jauh lebih besar. Para pengusaha angkutan barang diharapkan dapat merencanakan jadwal pengiriman mereka jauh-jauh hari untuk meminimalisir dampak kebijakan ini, sekaligus mendukung terciptanya arus lalu lintas Lebaran yang lebih manusiawi dan aman. Kebijakan ini juga menjadi sinyal bagi industri logistik untuk terus berinovasi dalam manajemen rantai pasok yang lebih adaptif terhadap regulasi demi kepentingan publik, sebagaimana dilaporkan oleh 55tv.co.id.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar