55 NEWS – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan titik terang dalam negosiasi dengan sejumlah SPBU swasta besar seperti Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil. Setelah melalui serangkaian diskusi, mereka akhirnya menyetujui untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari PT Pertamina (Persero), namun dengan beberapa persyaratan khusus. Kesepakatan ini menjadi angin segar di tengah isu kelangkaan stok BBM yang sempat menghantui SPBU swasta.
Related Post
Salah satu poin krusial dalam kesepakatan ini adalah permintaan SPBU swasta agar BBM yang dibeli dari Pertamina berupa fuel base atau BBM murni. Nantinya, proses pencampuran akan dilakukan secara mandiri di tangki penyimpanan masing-masing SPBU. Hal ini diungkapkan Bahlil usai rapat koordinasi dengan manajemen SPBU swasta dan Pertamina di Jakarta, Jumat (19/9/2025). "Mereka setuju, dan memang harus setuju untuk beli, berkolaborasi dengan Pertamina," tegas Bahlil dalam konferensi pers.
Selain kualitas BBM, SPBU swasta juga mengajukan syarat terkait transparansi. Mereka menginginkan adanya survei bersama dalam proses pembelian stok BBM, serta keterbukaan informasi mengenai harga pembelian. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim bisnis yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. "Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli (untung), harus semua terbuka, dan sudah setuju juga terjadi open book. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju," jelasnya.
Langkah kolaborasi ini diambil sebagai solusi atas menipisnya kuota impor BBM yang dialokasikan pemerintah untuk SPBU swasta tahun ini. Pemerintah telah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen, namun jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Pertamina menjadi opsi strategis untuk menjaga ketersediaan BBM di seluruh wilayah.
Bahlil menekankan bahwa BBM merupakan komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga negara memiliki peran penting dalam pengaturannya. Hal ini sejalan dengan regulasi yang berlaku. "Cabang-cabang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikuasai oleh negara," pungkas Bahlil.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar