55 NEWS – Sektor ketenagakerjaan Indonesia menghadapi gelombang tantangan signifikan sepanjang tahun 2025. Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan, sebanyak 88.519 individu harus kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam periode Januari hingga Desember. Angka ini bukan sekadar statistik; ia merefleksikan peningkatan tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, jumlah korban PHK tercatat 77.965 orang. Dengan demikian, tahun 2025 menyaksikan lonjakan sebanyak 10.554 kasus PHK, sebuah indikator yang patut dicermati oleh para pembuat kebijakan ekonomi.
Related Post
Menanggapi fenomena ini, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan bahwa peningkatan PHK tak lepas dari tekanan eksternal yang kompleks. "Dinamika geopolitik sepanjang 2025, terutama pada semester pertama, berdampak langsung terhadap aktivitas ekspor dan impor Indonesia," jelas Indah kepada 55tv.co.id di Kompleks Parlemen, Rabu (21/1/2026).
Indah menambahkan, ketegangan global, termasuk konflik dan ketidakpastian politik di berbagai belahan dunia, secara nyata memengaruhi rantai pasok dan permintaan pasar internasional. "Ya pertama kan ada tekanan juga dari ekspor impor ya. Itu pasti kondisi dunia di 2025 awal terutama sampai semester pertama kan masih ada dinamika cukup tinggi geopolitik. Ada perang dan sebagainya. Pasti itu berpengaruh ke export," ungkapnya, menggarisbawahi bagaimana ketegangan global secara langsung memengaruhi kinerja sektor usaha yang berorientasi ekspor dan pada akhirnya, stabilitas ketenagakerjaan di dalam negeri.
Lebih lanjut, Indah menegaskan bahwa persoalan PHK bukanlah domain eksklusif satu kementerian. Menurutnya, terdapat banyak faktor yang memengaruhi terjadinya PHK, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi lintas kementerian serta pemangku kepentingan terkait. "Mengatasi PHK itu kan bukan cuma Kementerian Ketenagakerjaan. Banyak faktor yang menjadi pengaruh atau menjadi faktor penyebab PHK. Jadi pasti ada koordinasi dan kolaborasi bersama," tuturnya. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa penanganan isu ketenagakerjaan yang kompleks ini memerlukan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi komprehensif, bukan sekadar menyalahkan kinerja bisnis semata. Data ini menjadi pengingat akan kerentanan pasar tenaga kerja terhadap gejolak global dan pentingnya strategi adaptif bagi dunia usaha serta pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar