55 NEWS – Industri aset kripto di Indonesia kini memasuki fase krusial yang menuntut kematangan dan pendekatan strategis. Jika satu dekade lalu euforia pertumbuhan pengguna dan volume transaksi menjadi sorotan utama, kini diskursus telah bergeser ke arah yang lebih substansial: tata kelola yang kokoh, peningkatan literasi investor, perlindungan konsumen yang komprehensif, keberlanjutan ekosistem, hingga kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.
William Sutanto, CEO Indodax, menggarisbawahi bahwa periode saat ini merupakan fase konsolidasi yang fundamental, memerlukan strategi jangka panjang dan pendekatan yang lebih terstruktur. "Memasuki tahun ke-12 operasional kami, terlihat jelas bahwa industri kripto di Indonesia sedang mengalami proses pendewasaan dan konsolidasi. Tantangan utamanya bukan lagi sekadar membangun kesadaran publik, melainkan bagaimana menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan jangka panjang melalui tata kelola yang kuat, edukasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi erat dengan pihak regulator dan komunitas," jelas William dalam keterangan resminya kepada 55tv.co.id di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Menurut William, fase konsolidasi ini secara inheren menuntut para pemain industri untuk memperkokoh pilar keamanan dan transparansi sebagai landasan utama operasional. Untuk menjawab tantangan ini, Indodax memprioritaskan peningkatan investasi pada sektor keamanan teknologi informasi (IT security) sepanjang tahun ini. "Sejalan dengan komitmen tersebut, kami juga meningkatkan standar transparansi, salah satunya dengan mempublikasikan ‘Proof of Reserves’ sebagai wujud akuntabilitas kepada para anggota. Langkah ini kami ambil untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga di tengah berbagai dinamika pasar, sehingga para anggota dapat bertransaksi dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan," imbuhnya.
Pembangunan Infrastruktur Keuangan Digital Nasional dan Peran Regulator
Dari perspektif kebijakan, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa perkembangan pesat aset kripto harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan infrastruktur keuangan digital nasional. Adopsi yang meluas harus diimbangi dengan kerangka regulasi yang adaptif, perlindungan masyarakat yang kuat, serta sistem pelaporan dan tata kelola yang kredibel di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah mengadopsi pendekatan yang fasilitatif terhadap industri ini. Ia menekankan bahwa kripto pada dasarnya adalah "infant industry" atau industri yang masih sangat muda, yang membutuhkan ruang untuk tumbuh dan periode penyesuaian (grace period). "Melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta mekanisme demokratis seperti ‘regulatory sandbox’, negara hadir bukan untuk melarang, melainkan untuk memfasilitasi inovasi, seperti tokenisasi aset dunia nyata (real-world asset), agar tetap berjalan dalam koridor protokol perlindungan konsumen dan anti-pencucian uang," pungkasnya.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar