55 NEWS – Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024 kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, di balik prestasi ini, BPK menemukan sejumlah permasalahan krusial yang perlu segera ditangani pemerintah.
Related Post
Ketua BPK, Isma Yatun, dalam sidang paripurna DPR di Jakarta, Selasa (27/5/2025), mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) antara data yang tercatat di sistem perpajakan dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak dan wajib pungut. "Temuan pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan data penyetoran PPN dan PPh dengan data wajib pajak dan wajib pungut yang tidak dapat terdeteksi secara langsung oleh sistem perpajakan," ujarnya.
Masalah ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pendataan perpajakan, khususnya terkait PPN dan PPh. BPK juga menyoroti pengendalian belanja pegawai yang belum sepenuhnya memadai, serta pengendalian sisa dana transfer ke daerah yang penggunaannya telah ditentukan, namun belum diawasi secara optimal.
Selain itu, BPK menyoroti kebijakan penyajian belanja dibayar di muka yang dinilai belum memadai dan penyelesaian pertanggungjawabannya yang berlarut-larut. Temuan-temuan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di masa mendatang.
Opini WTP yang diraih LKPP 2024 seharusnya menjadi momentum untuk terus berbenah dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan data perpajakan, meningkatkan efektivitas pengendalian belanja pegawai, dan mempercepat penyelesaian pertanggungjawaban belanja dibayar di muka. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dapat terus ditingkatkan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar