Terkuak! Proyek Kapal Ribuan Unit Picu ‘Perang Dingin’ Antar Menteri: Purbaya dan Trenggono Saling Sanggah Soal Sumber Dana, Siapa yang Sebenarnya Memegang Kendali?

55 NEWS – Jakarta – Suasana di lingkaran kabinet kembali memanas menyusul adu argumen antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Keduanya terlibat dalam saling sindir terkait rencana mega proyek pembangunan ribuan unit kapal yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung kekuatan maritim Indonesia. Perdebatan ini mencuat pada Jumat, 13 Februari 2026, menyoroti isu krusial seputar sumber pendanaan dan mekanisme perencanaan proyek strategis negara.

Pemicu ketegangan ini bermula dari pernyataan Menteri Trenggono yang, menurut Menkeu Purbaya, mengindikasikan bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut akan bersumber dari pinjaman luar negeri, khususnya dari Pemerintah Inggris. Klaim ini kemudian mendapat respons langsung dari Menkeu Purbaya, yang menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur keuangan negara.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa meskipun sumber dana berasal dari pinjaman asing, seluruh proses dan mekanismenya tetap harus melalui Kementerian Keuangan. "Ya sudah, tidak apa-apa. Yang betul, Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga, tetap saja," ujar Purbaya, sebagaimana dikutip oleh 55tv.co.id. Pernyataan ini secara implisit menggarisbawahi peran sentral Kemenkeu sebagai bendahara negara dalam pengelolaan utang, termasuk pinjaman untuk proyek-proyek kementerian lain.

Lebih lanjut, Purbaya menyoroti aspek perencanaan proyek. Menurutnya, untuk proyek berskala masif seperti pembangunan ribuan kapal, perencanaan tidak bisa hanya menunggu ketersediaan anggaran. "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya. Ya, saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," jelasnya. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya kekhawatiran dari pihak Kemenkeu terkait minimnya progres atau detail perencanaan awal dari Kementerian KKP, padahal proyek tersebut membutuhkan persiapan matang jauh sebelum eksekusi anggaran.

Dalam konteks pengelolaan fiskal, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis sangat vital. Proyek pembangunan kapal dalam jumlah ribuan unit tentu membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit dan memiliki implikasi jangka panjang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemenkeu, sebagai penjaga gerbang fiskal negara, memiliki mandat untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran, termasuk yang bersumber dari pinjaman, dilakukan secara efisien, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Ketegangan ini bisa jadi refleksi dari perbedaan pandangan mengenai urgensi, prioritas, atau bahkan kesiapan teknis dalam merealisasikan proyek ambisius tersebut.

Perdebatan antara dua menteri ini menunjukkan dinamika internal pemerintahan dalam mengelola proyek strategis yang melibatkan dana besar. Publik menanti kejelasan lebih lanjut mengenai detail proyek pembangunan kapal ini, termasuk sumber pendanaan pasti, jadwal, serta rencana aksi yang konkret, agar visi maritim Indonesia dapat terwujud tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal.

Editor: Akbar soaks