55 NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Purbaya meyakini bahwa pengelolaan utang tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab BPI Danantara, perusahaan yang menaungi KCIC (Kereta Cepat Indonesia China).

Related Post
Purbaya menjelaskan bahwa Danantara memiliki kapasitas untuk mengelola utang proyek Whoosh secara mandiri, dengan memanfaatkan keuntungan yang dihasilkan dari operasional kereta cepat tersebut. Menurutnya, Danantara memiliki manajemen sendiri dan potensi dividen yang signifikan, mencapai Rp80 triliun atau lebih per tahun.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih," ujar Purbaya dalam sesi media gathering.
Pernyataan Purbaya ini muncul di tengah kekhawatiran mengenai potensi beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp118 triliun terhadap keuangan negara. Purbaya menekankan pentingnya pemisahan tanggung jawab antara sektor swasta dan pemerintah dalam proyek ini. Dengan demikian, pengelolaan utang seharusnya menjadi ranah Danantara, bukan pemerintah.
Senada dengan Purbaya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak menimbulkan utang bagi pemerintah pusat. Suminto menjelaskan bahwa proyek ini berstatus business to business (B2B) yang dikelola oleh konsorsium badan usaha.
"Kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan business to business, jadi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah," tegas Suminto.
Dengan penegasan ini, pemerintah berupaya meredakan kekhawatiran publik mengenai potensi dampak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terhadap APBN. Pemerintah berharap Danantara dapat mengelola utang proyek ini secara efektif dan efisien, sehingga tidak membebani keuangan negara.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar