55 NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik setelah menerima kritik tajam terkait minimnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Namun, alih-alih menerima kritik, Purbaya justru melontarkan teguran balik kepada pemerintah daerah (pemda), mendesak mereka untuk segera membenahi pola belanja dan meningkatkan penyerapan anggaran jika ingin mendapatkan tambahan dana. Pernyataan ini membuka tabir kompleksitas di balik kebijakan fiskal pusat-daerah yang belakangan ini diwarnai pemotongan anggaran signifikan.
Related Post
Polemik anggaran TKD mencuat setelah sejumlah pemotongan dilakukan, memicu kekhawatiran akan dampak terhadap pembangunan dan layanan publik di daerah. Berikut adalah fakta-fakta kunci yang diungkap Purbaya, memberikan perspektif baru atas situasi ini:
1. Purbaya Menjelaskan Posisi Kebijakan TKD
Purbaya menegaskan bahwa keputusan terkait pemotongan anggaran TKD bukanlah sepenuhnya wewenangnya. Ia bahkan mengaku tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan saat kebijakan pemotongan awal yang drastis itu diberlakukan. "Kenapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi Menteri Keuangan pada saat dipotong. Dan dasar pemotongan juga nggak terlalu jelas untuk saya. Ada yang 50-70%, mana bisa hidup di daerah," ujar Purbaya, mengungkapkan keheranannya atas kebijakan yang dinilai menyulitkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
Melihat kondisi tersebut, Purbaya kemudian memberikan kelonggaran. Ia menyetujui usulan kenaikan anggaran yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. "Pak Tito datang. Dia ngajuin, ‘Pak Purbaya, nggak cukup daerah nih. Saya ajukan kenaikan.’ ‘Berapa?’ ‘Sekian.’ Ya sudah, saya setujui. Saya nggak pikir lagi. Rp43 triliun kalau nggak salah. Jadi kalau ada protes jangan protes saya lagi, protes Pak Tito ngajuinnya kurang. Karena saya nggak ngitung lagi. Pak Tito cukup? ‘Cukup.’ Ternyata masih kurang," jelas Purbaya, menyoroti bahwa meskipun ada penambahan, kebutuhan daerah tampaknya masih belum terpenuhi.
2. Alasan di Balik Pemangkasan Anggaran TKD yang Mengejutkan
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan adanya restu dari Presiden Prabowo Subianto terkait pemangkasan anggaran TKD. Menurutnya, Presiden memiliki kekecewaan mendalam terhadap pola belanja daerah yang dinilai banyak diselewengkan. Persepsi ini menjadi faktor krusial yang mendasari kebijakan pengetatan anggaran.
"Kalau saya tanya Pak Presiden kira-kira gini, bukan tanya langsung ya. Kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu. Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang banyak diselewengkan. Jadi kalau saya sekarang menghadap Presiden, ‘Pak, naikin,’ pasti nggak dikasih," ungkap Purbaya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan pusat terhadap efektivitas dan akuntabilitas belanja daerah menjadi penentu utama dalam alokasi dana. Dengan kata lain, perbaikan tata kelola keuangan dan penyerapan anggaran yang lebih transparan di tingkat daerah menjadi kunci untuk mendapatkan dukungan anggaran yang lebih besar di masa mendatang.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar