55 NEWS – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan capaian signifikan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025. Hingga Rabu, 25 Maret 2026, pukul 24:00 WIB, total 9.072.935 SPT telah diterima, menandakan tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak menjelang batas waktu pelaporan. Angka ini menjadi indikator penting bagi pergerakan ekonomi nasional dan efektivitas sistem perpajakan di era modern.
Related Post
Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, merinci bahwa mayoritas laporan berasal dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan, mencapai 7.993.396 SPT. Sementara itu, WP Orang Pribadi Non-Karyawan juga menunjukkan partisipasi aktif dengan 891.594 laporan. "Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 25 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025) tercatat 9.072.935 SPT," ujar Inge, seperti dikutip dari 55tv.co.id pada Kamis (26/3/2026).
Kepatuhan tidak hanya datang dari individu. Untuk kategori wajib pajak badan dengan tahun buku Januari-Desember, tercatat 186.216 WP Badan (IDR) dan 138 WP Badan (USD) telah menunaikan kewajiban pajaknya. Selain itu, terdapat pula pelaporan dari wajib pajak dengan tahun buku berbeda yang telah dimulai sejak 1 Agustus 2025, mencakup 1.570 WP Badan (IDR) dan 21 WP Badan (USD).
Angka-angka ini mencerminkan dinamika ekonomi yang aktif dan kesadaran wajib pajak yang terus meningkat. Dengan batas waktu pelaporan SPT Orang Pribadi yang kian mendekat pada 31 Maret, dan WP Badan pada 30 April, DJP terus mendorong wajib pajak untuk segera menuntaskan kewajibannya. Kepatuhan pajak adalah tulang punggung penerimaan negara, yang pada gilirannya akan mendukung berbagai program pembangunan dan stimulus ekonomi. Peningkatan jumlah pelaporan ini juga bisa diinterpretasikan sebagai sinyal positif terhadap pemulihan dan stabilitas ekonomi, di mana aktivitas bisnis dan pendapatan masyarakat mulai kembali normal pasca-tantangan global.
DJP sendiri terus berinovasi dalam mempermudah proses pelaporan melalui berbagai platform digital, sejalan dengan transformasi digital yang diusung pemerintah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data perpajakan, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. DJP mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk segera melakukannya guna menghindari sanksi administrasi dan turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar