55 NEWS – Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) selama satu hari dalam seminggu, yang digadang-gadang sebagai langkah strategis dalam menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM), kini menghadapi sorotan tajam dari kalangan pekerja. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyatakan dukungan terhadap niat baik di balik kebijakan ini, namun sekaligus menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai implikasi ekonomi dan keadilan bagi jutaan buruh yang tidak memiliki opsi WFH.
Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh sektor. Menurutnya, banyak jenis pekerjaan, terutama di sektor manufaktur, layanan esensial, dan berbagai pekerjaan lapangan, secara inheren tidak memungkinkan fleksibilitas WFH. "Jika kebijakan ini dipaksakan tanpa pertimbangan matang, bukan penghematan yang didapat, melainkan potensi ketidakadilan dan kesenjangan yang semakin lebar di antara pekerja," ujar Mirah, seperti dikutip dari 55tv.co.id. Ia menekankan pentingnya kajian komprehensif, khususnya terkait dampak ekonomi langsung terhadap kesejahteraan pekerja.
Mirah menambahkan, tanpa adanya skema perlindungan dan kompensasi yang jelas, kebijakan ini berisiko besar mengalihkan beban biaya operasional dari negara dan perusahaan langsung ke pundak pekerja. Ia merujuk pada pengalaman pahit saat pandemi COVID-19, di mana pekerja yang menjalankan WFH mengalami lonjakan pengeluaran rumah tangga yang signifikan.
"Kami mencatat, rata-rata tambahan biaya listrik rumah tangga bisa meningkat 10 hingga 20 persen, tergantung pada intensitas penggunaan perangkat kerja seperti laptop, pendingin ruangan, dan pencahayaan. Belum lagi biaya internet yang memadai untuk menunjang pekerjaan profesional, yang bisa mencapai Rp300.000 hingga Rp700.000 per bulan," papar Mirah. Menurutnya, tanpa adanya kompensasi yang layak dari perusahaan, beban tambahan ini secara langsung akan menggerus pendapatan riil pekerja, menurunkan daya beli, dan berpotensi memicu masalah ekonomi baru di tingkat rumah tangga.
Oleh karena itu, ASPIRASI mendesak pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk tidak hanya fokus pada penghematan BBM, tetapi juga mempertimbangkan secara serius aspek keadilan dan perlindungan ekonomi bagi seluruh pekerja. Tuntutan utama mereka adalah adanya kompensasi yang adil bagi pekerja yang terpaksa menanggung biaya tambahan saat WFH, serta perlindungan jam kerja yang jelas bagi mereka yang tetap harus bekerja di lokasi. Kebijakan ini, kata Mirah, harus menjadi solusi yang holistik, bukan sekadar memindahkan masalah dari satu pihak ke pihak lain.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar