55 NEWS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menunjukkan taringnya dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional. Kali ini, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sungai Rumbai, yang beroperasi di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, harus mengakhiri kiprahnya setelah izin usahanya resmi dicabut. Keputusan ini, yang termaktub dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026 pada Selasa, 7 April 2026, menambah panjang daftar entitas perbankan yang tumbang di Indonesia, kini mencapai angka tujuh. Langkah tegas ini sontak memicu pertanyaan mengenai ketahanan industri perbankan mikro di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan.
Related Post
Roni Nazra, Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, menegaskan bahwa tindakan ini adalah bagian integral dari fungsi pengawasan OJK untuk memperkokoh fondasi industri perbankan nasional sekaligus memelihara kepercayaan masyarakat. Menurutnya, pencabutan izin ini tak terhindarkan setelah manajemen BPR Sungai Rumbai gagal total dalam memulihkan kondisi finansial bank yang telah menunjukkan gejala kemerosotan signifikan selama setahun terakhir.
OJK, melalui Roni, menjelaskan bahwa otoritas telah berulang kali memberikan kesempatan dan waktu yang memadai bagi pengurus serta pemegang saham PT BPR Sungai Rumbai untuk mengimplementasikan strategi penyehatan. Fokus utama adalah mengatasi defisit permodalan dan krisis likuiditas yang melanda. "OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Sungai Rumbai untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas. Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Sungai Rumbai tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud," ujar Roni dalam pernyataan resminya yang diterima 55tv.co.id pada Rabu (8/4/2026).
Jejak kemerosotan BPR Sungai Rumbai terdeteksi sejak 6 Maret 2025, ketika OJK pertama kali menetapkannya dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Pemicu utamanya adalah anjloknya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) hingga di bawah ambang batas 12 persen, sebuah indikator krusial kesehatan finansial bank. Tanpa adanya progres perbaikan yang berarti, statusnya diperparah menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 4 Maret 2026. Puncaknya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 26 Maret 2026, memutuskan untuk menindaklanjuti penanganan bank ini melalui mekanisme likuidasi, memastikan hak-hak nasabah terjamin sesuai ketentuan.
Insiden ini menjadi pengingat keras bagi seluruh pelaku industri perbankan, khususnya BPR, akan pentingnya tata kelola yang prudent dan manajemen risiko yang adaptif. OJK secara konsisten menunjukkan komitmennya untuk tidak berkompromi terhadap entitas yang gagal memenuhi standar kesehatan keuangan, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Dengan tujuh bank yang telah gulung tikar, pasar kini menyoroti langkah-langkah preventif OJK ke depan untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan sektor yang vital ini.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar