55 NEWS – Sektor perkebunan kelapa sawit nasional tengah menghadapi fenomena ekonomi yang membingungkan. Di tengah perkasanya Dolar Amerika Serikat yang seharusnya menjadi angin segar bagi komoditas ekspor, harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit justru mengalami penurunan signifikan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin lalu, secara tegas menyebut kondisi ini sebagai "anomali" yang tidak wajar dan mendesak untuk segera diatasi.
Related Post
Amran menggarisbawahi bahwa secara fundamental, depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS semestinya menjadi katalis positif bagi harga komoditas berorientasi ekspor seperti kelapa sawit. Logikanya, eksportir akan mendapatkan keuntungan lebih besar dalam Rupiah, yang seharusnya tercermin pada harga di tingkat petani. "Ini ada anomali. Di saat Dolar menguat hingga 10% terhadap Rupiah, harga TBS justru turun. Seharusnya, tidak ada alasan harga turun, melainkan naik," tegas Amran, menunjukkan keheranannya terhadap dinamika pasar ini.
Menyikapi kejanggalan ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah berupaya keras mengorek penjelasan dari berbagai pemangku kepentingan di industri sawit, mulai dari asosiasi, perusahaan pengolah, hingga eksportir. Namun, hingga saat ini, belum ada argumentasi yang dinilai cukup kuat atau rasional untuk membenarkan penurunan harga yang terjadi.
Dalam sebuah pertemuan krusial yang melibatkan seluruh elemen kunci industri sawit – mulai dari perwakilan asosiasi petani, perusahaan perkebunan, pengusaha pabrik kelapa sawit, hingga eksportir – Mentan Amran mengungkapkan bahwa semua pihak telah mencapai konsensus. Mereka sepakat untuk segera mengembalikan harga TBS ke level yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah. "Kita sepakat semua, tidak ada satupun yang menolak. Ketua asosiasinya, perusahaannya hadir, pengusahanya hadir, eksportirnya hadir, semua sepakat harga kembali seperti semula," lanjut Amran.
Amran menegaskan bahwa patokan harga TBS harus kembali mengacu pada ketetapan yang telah digariskan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Gubernur (Pergub). "Jika sebelumnya suatu wilayah menetapkan harga Rp3.200 per kilogram, maka harga tersebut harus kembali ke level itu. Begitu pula jika ada daerah yang menetapkan Rp3.600 per kilogram, harus kembali ke angka tersebut, berdasarkan wilayah masing-masing," jelasnya, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Lebih jauh, Amran memandang bahwa momentum penguatan ekspor pertanian yang mencapai Rp167 triliun pada tahun lalu seharusnya menjadi landasan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kenaikan harga komoditas ekspor, termasuk sawit, semestinya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan petani, bukan justru sebaliknya. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak dapat bekerja sama memastikan stabilitas dan keadilan harga bagi para pekebun sawit di seluruh Indonesia.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar