55 NEWS – Pemerintah dan para pemangku kepentingan ekonomi kini menyoroti urgensi desa untuk bertransformasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi anyar sekaligus pilar fundamental bagi ketahanan pangan nasional. Dengan lebih dari 75.000 entitas desa yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, kapitalisasi dan penguatan kapasitas ekonomi desa dinilai sebagai kunci strategis dalam mengakselerasi pemerataan pembangunan dan secara signifikan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Related Post
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih, Anwar Sadat, paradigma lama yang menempatkan desa semata sebagai objek pembangunan harus segera ditinggalkan. Sebaliknya, desa harus diakui sebagai subjek utama yang memiliki daya dorong untuk menggerakkan roda perekonomian nasional dari akar rumput. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan warga, serta penguatan benteng ketahanan pangan Indonesia.
"Desa menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia yang belum tergarap optimal, serta modal sosial yang kuat. Apabila seluruh potensi ini dikelola secara sinergis melalui kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, desa akan menjelma menjadi lokomotif penggerak ekonomi nasional sekaligus menjadi garda terdepan ketahanan pangan Indonesia," tegas Anwar Sadat dalam pernyataannya yang diterima 55tv.co.id pada Rabu (10/6/2026).
Sadat menambahkan, penguatan ekonomi desa mutlak dilakukan melalui diversifikasi dan pengembangan sektor-sektor vital seperti pertanian, peternakan, revitalisasi koperasi, pemberdayaan usaha mikro, serta pembangunan berbagai model kemitraan inovatif. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, termasuk mengatasi berbagai masalah yang kerap dihadapi para petani.
Ribuan kepala desa dari berbagai wilayah telah berdiskusi intensif mengenai beragam isu strategis. Topik yang dibahas meliputi strategi pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan, peluang investasi dan model kemitraan yang saling menguntungkan, percepatan transformasi digital di pedesaan, penguatan koperasi desa sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, hingga perumusan kebijakan jangka panjang untuk ketahanan pangan nasional.
APDESI menegaskan bahwa desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan fundamental yang tidak bisa ditawar demi masa depan ekonomi dan pangan Indonesia.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar