Mengapa Harga Pertamax RI Naik Meski Jauh Lebih Murah dari Tetangga? Terungkap Ancaman Serius bagi APBN dan Perbandingan Mengejutkan di Asia Tenggara!

55 NEWS – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax RON 92 di Indonesia menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026, dari sebelumnya Rp12.300, memang memicu berbagai respons di masyarakat. Namun, di balik angka tersebut, tersembunyi sebuah realitas ekonomi yang kompleks: harga Pertamax di Tanah Air ternyata masih jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Ironisnya, ‘keterjangkauan’ ini justru berpotensi menjadi beban berat bagi anggaran negara.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, menjelaskan bahwa meskipun terjadi penyesuaian, harga bensin setara RON 92 di Indonesia tetap berada di level yang relatif lebih rendah. Sebagai perbandingan, di Filipina harga BBM sejenis mencapai kisaran Rp22.000 per liter, Laos melampaui Rp31.000 per liter, Thailand mendekati Rp29.000 per liter, Myanmar sekitar Rp25.000 per liter, dan Singapura bahkan menyentuh angka fantastis Rp43.000 per liter. Data ini menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup menguntungkan dari sisi harga eceran di regional.

Fifi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Harga Pertalite tetap dipertahankan pada Rp10.000 per liter dan Biosolar pada Rp6.800 per liter. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan konkret bagi masyarakat yang paling membutuhkan, menunjukkan bahwa kepentingan warga selalu menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan fiskal.

Lalu, mengapa Pertamax harus naik jika harganya sudah relatif murah dibandingkan negara tetangga? Kemkomdigi melalui 55tv.co.id menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax, sebagai BBM non-subsidi, tidak bisa dilepaskan dari dinamika pasar minyak global. Ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan energi dunia secara langsung memengaruhi harga komoditas ini. Indonesia, sebagai bagian dari ekosistem ekonomi global, tidak bisa mengisolasi diri dari fluktuasi harga tersebut. Pertamax, yang memang dirancang untuk mengikuti mekanisme pasar, harus menyesuaikan diri.

Menahan harga Pertamax di bawah nilai keekonomiannya, meskipun terlihat menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, justru berpotensi menciptakan beban fiskal yang masif bagi negara. Dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur pembangunan, dikhawatirkan akan tersedot habis untuk menutupi selisih harga BBM. Ini berarti, pilihan untuk menjaga harga Pertamax tetap rendah akan mengorbankan investasi jangka panjang pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diskusi mengenai subsidi yang tepat sasaran menjadi semakin krusial. Fifi menekankan bahwa bantuan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak dan membutuhkan, bukan justru dinikmati oleh kalangan yang secara finansial mampu membeli BBM dengan harga pasar. Penerapan subsidi yang efektif dan efisien adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan anggaran negara dan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kenaikan harga Pertamax bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan refleksi dari kompleksitas ekonomi global dan upaya pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal serta memastikan alokasi sumber daya yang adil.

Editor: Akbar soaks