55 NEWS – Proyeksi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2027 telah menjadi sorotan utama dalam pembahasan di tingkat legislatif. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa kebutuhan riil kementeriannya mencapai angka fantastis Rp291 triliun. Namun, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, pagu indikatif yang disetujui bersama hanya mencapai Rp98,47 triliun, menandakan adanya penyesuaian signifikan dari usulan awal.
Related Post
Keputusan pagu indikatif ini merujuk pada Surat Bersama yang diterbitkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, yang menjadi dasar penetapan belanja Kementerian/Lembaga untuk tahun anggaran 2027. Menanggapi disparitas anggaran ini, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan penambahan alokasi. "Komisi V DPR akan berupaya keras untuk meningkatkan anggaran guna membiayai program-program prioritas nasional dan inisiatif berbasis masyarakat, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," ujarnya dalam Rapat Kerja yang berlangsung pada Rabu (17/6/2026), seperti dilansir 55tv.co.id.
Menteri Dody Hanggodo sendiri menegaskan filosofi fundamental di balik pengelolaan setiap rupiah anggaran di kementeriannya. Menurutnya, setiap alokasi dana harus termanifestasi menjadi manfaat konkret bagi publik. "Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat," tandas Dody, seraya merinci cakupan manfaat yang luas, mulai dari dukungan irigasi untuk ketahanan pangan, pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai konektivitas wilayah, penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak, hingga respons cepat dalam penanganan pascabencana.
Secara lebih spesifik, Dody menjelaskan bahwa dari total pagu indikatif Rp98,47 triliun untuk tahun 2027, alokasi terbesar diarahkan pada bidang Prasarana Strategis. Sektor ini akan menerima kucuran dana sebesar Rp31,53 triliun. Angka ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam memperkuat fondasi infrastruktur yang memiliki dampak jangka panjang.
Dana jumbo untuk Prasarana Strategis tersebut direncanakan akan digunakan untuk beberapa proyek krusial. Di antaranya adalah pembangunan Sekolah Rakyat, program rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan yang tersebar di berbagai daerah, serta penanganan prasarana umum di kawasan pascabencana, khususnya di wilayah Sumatera yang seringkali membutuhkan intervensi cepat dan terpadu.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar