55 NEWS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan proyeksi kebutuhan anggaran yang masif untuk tahun 2027. Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada Rabu (17/6/2026), Maruarar memaparkan usulan dana sebesar Rp106 triliun. Angka fantastis ini diproyeksikan untuk mengakselerasi program-program strategis di sektor perumahan, khususnya bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembangunan rumah susun subsidi.

Related Post
Usulan anggaran sebesar Rp106 triliun tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027 Klaster 6, yang mencakup Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana. Alokasi dana ini terbagi menjadi tiga komponen utama: Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,29 triliun (1,22%), Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Fisik yang mendominasi dengan Rp102,91 triliun (97,09%), serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Non Fisik sebesar Rp1,80 triliun (1,69%).

Secara spesifik, prioritas anggaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2027 akan difokuskan pada dua inisiatif krusial. Pertama, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai bedah rumah, diusulkan mendapatkan alokasi sebesar Rp57,29 triliun. Dana ini ditargetkan untuk merenovasi hingga 2 juta unit rumah layak huni bagi MBR. Maruarar secara khusus menyoroti pentingnya program ini. "Saya sangat berharap Bapak Ketua dapat menjadwalkan agenda khusus, mungkin dua jam saja, untuk membahas program BSPS ini. Bagi saya, program ini benar-benar menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil," ujarnya dalam keterangan yang diterima 55tv.co.id pada Kamis (18/6/2026).
Kedua, pembangunan rumah susun (rusun) bagi MBR juga mendapat porsi signifikan, dengan anggaran senilai Rp36,62 triliun. Angka ini diharapkan mampu merealisasikan pembangunan 50.000 unit atau setara dengan 412 menara rusun. Dengan total anggaran yang dialokasikan untuk kedua program utama ini mencapai lebih dari Rp90 triliun, Kementerian PKP menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proyeksi ini menandai langkah ambisius pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses hunian layak di seluruh Indonesia.
Editor: Akbar soaks










Tinggalkan komentar