55 NEWS – Pasar keuangan kembali menyorot kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) menjelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dijadwalkan pada 17-18 Juni 2026. Berdasarkan analisis mendalam dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), bank sentral diproyeksikan akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate pada level 5,50 persen, sebuah langkah strategis di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang penuh tantangan.
Related Post
Teuku Riefky, Ekonom senior dari LPEM FEB UI, menjelaskan bahwa keputusan ini tidak lepas dari serangkaian pengetatan kebijakan yang telah ditempuh BI sebelumnya. Sejak RDG Mei 2026, BI secara kumulatif telah mengerek BI-Rate sebesar 75 basis poin (bps), terdiri dari kenaikan 50 bps pada RDG Mei dan tambahan 25 bps dalam rapat di luar jadwal pada 9 Juni 2026. "Rentetan intervensi ini merupakan indikator kuat adanya pengetatan kebijakan moneter yang cukup agresif," ujar Riefky, seperti dikutip dari laporan seri Analisis Makroekonomi RDG BI edisi Juni 2026 oleh 55tv.co.id.
Riefky menegaskan, "Mempertimbangkan pengetatan kebijakan yang telah berlangsung secara bertahap sejak Mei, intervensi valuta asing yang terus berlanjut, serta kebutuhan untuk mengevaluasi dampak dari langkah-langkah yang baru-baru ini diambil, kami berpandangan bahwa Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga kebijakannya pada level 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur yang akan datang." Pernyataan ini menggarisbawahi pendekatan hati-hati BI dalam menavigasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
Meskipun nilai tukar rupiah masih terus dibayangi tekanan eksternal, terutama dari dinamika global, kabar baiknya adalah laju inflasi domestik tetap terkendali dan berada dalam koridor target sasaran Bank Indonesia. Kondisi ini secara signifikan meredakan urgensi bagi BI untuk kembali mengerek suku bunga dalam waktu dekat. Namun, Riefky juga mengingatkan bahwa ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter, seperti pemangkasan suku bunga, akan tetap sangat terbatas selama rupiah masih berada dalam tekanan signifikan.
Lebih lanjut, Riefky memaparkan bahwa volatilitas inflasi ke depan masih menyimpan potensi peningkatan dari posisi saat ini. Namun, risiko tersebut mayoritas dipicu oleh hambatan dari faktor sisi penawaran (supply side), bukan permintaan. Implikasinya, efektivitas instrumen pengetatan moneter lanjutan akan menjadi terbatas dalam mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan sinergi lintas lembaga yang kuat bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar