55 NEWS – Di tengah gejolak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang kini menyentuh 5,75%, kabar baik datang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mendambakan hunian layak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dengan tegas menyatakan bahwa suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan tetap dipertahankan pada level 5 persen flat hingga akhir masa angsuran. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk memastikan keterjangkauan cicilan rumah tetap terjaga, meskipun terjadi dinamika ekonomi makro.
Related Post
Dalam pernyataannya pada Minggu (21/6/2026), Maruarar menegaskan komitmen pemerintah. "Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujarnya. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor perumahan bagi MBR.
Lebih lanjut, Maruarar juga menyoroti inovasi dalam skema KPR FLPP. Tenor pinjaman yang kini dapat mencapai 40 tahun, sebuah kebijakan yang digulirkan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, telah melalui kajian mendalam dan dinyatakan siap untuk diimplementasikan. Langkah ini diharapkan dapat semakin meringankan beban cicilan bulanan, memperluas akses kepemilikan rumah bagi segmen masyarakat yang lebih luas.
Dari sisi realisasi, program FLPP untuk tahun anggaran 2026 menargetkan penyaluran 350.000 unit rumah. Hingga saat ini, capaiannya telah mencapai 78.277 unit, merepresentasikan sekitar 22,36 persen dari target tahunan. Angka ini menunjukkan progres yang konsisten dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan nasional.
Selain itu, perhatian pemerintah juga tertuju pada penyelesaian proyek Rumah Susun (Rusun) Meikarta. Maruarar mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Danantara Indonesia sedang merumuskan langkah-langkah strategis, termasuk proses serah terima aset hibah, percepatan due diligence terkait keabsahan tanah oleh Danantara, serta penunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengemban mandat eksekusi proyek tersebut. Ini menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan isu-isu perumahan yang kompleks.
Perlu dicatat, keputusan mempertahankan bunga KPR subsidi ini kontras dengan langkah Bank Indonesia (BI) yang baru-baru ini menaikkan suku bunga acuannya. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Juni 2026, BI mengumumkan kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Kebijakan ini juga diikuti dengan penyesuaian bunga deposit facility ke 4,75 persen dan bunga lending facility sebesar 25 bps, mencapai 6,5 persen.
Otoritas moneter menilai langkah pengetatan ini esensial untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah volatilitas pasar global yang tinggi. Kebijakan ini juga bersifat antisipatif atau preemptive, dirancang untuk menjaga agar laju inflasi pada periode 2026 dan 2027 tetap berada dalam target pemerintah, yakni kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Dengan demikian, pemerintah melalui PKP dan BI mengambil langkah yang berbeda namun saling melengkapi untuk stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar