55tv.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara terkait isu pemangkasan anggaran pertahanan yang tengah hangat. Tak hanya itu, ia juga menyinggung potensi penyesuaian alokasi dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini sontak memicu pertanyaan besar: apakah kas negara benar-benar terancam, dan kapan langkah drastis ini akan diambil?
Related Post
Purbaya menjelaskan, pemerintah memang membuka peluang untuk melakukan efisiensi pada anggaran pertahanan dan kepolisian. Langkah ini akan menjadi opsi serius jika kondisi keuangan negara menghadapi tekanan berat atau target defisit anggaran sulit tercapai. Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada diskusi konkret mengenai pengalihan sebagian anggaran tersebut. "Belum ada pembicaraan ke arah sana. Tapi begini, pos anggaran pertahanan dan kepolisian itu besar. Jika defisit kita terganggu, tentu saja opsi pemangkasan akan dipertimbangkan," ujar Purbaya usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Juli 2026.
Meski demikian, Purbaya buru-buru menenangkan publik. Ia menekankan bahwa skenario pemangkasan anggaran tersebut belum akan terjadi dalam waktu dekat. Menurutnya, kondisi finansial negara saat ini masih dalam kategori aman dan stabil. "Rasanya tidak, kita masih jauh dari kondisi itu. Jadi, keuangan kita masih cukup kuat," tegasnya, memberikan sinyal positif bahwa kekhawatiran berlebihan belum perlu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmen pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran secara menyeluruh. Tujuannya jelas: memberantas kemiskinan dan kelaparan di seluruh pelosok Indonesia. Presiden Prabowo bahkan menyatakan kesiapannya untuk memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian jika memang diperlukan demi mencapai tujuan mulia tersebut. "Kita akan berhemat dan membuat anggaran lebih efisien. Jika memang harus, anggaran pertahanan dan polisi akan kita kurangi demi menghilangkan kemiskinan," kata Presiden Prabowo saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada 17 Juli 2026. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas segalanya.
Tinggalkan komentar