55tv.co.id – Sebuah gebrakan mengejutkan datang dari Presiden Prabowo Subianto. Ia secara tegas mengusulkan pembentukan sebuah mahkamah ad hoc yang memiliki mandat khusus untuk menyelidiki dugaan penyimpangan oleh para pimpinan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kurun waktu tiga dekade terakhir. Gagasan radikal ini dilontarkan Prabowo saat menyampaikan pidatonya di hadapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Langkah berani ini bukan tanpa alasan. Presiden Prabowo mengungkapkan kekagetannya setelah mengetahui fakta bahwa sejak entitas Danantara dibentuk, tercatat ada 1.074 perusahaan BUMN. Angka ini jauh melampaui perkiraannya yang semula hanya berkisar 300 hingga 400 perusahaan. Menurut Prabowo, banyaknya BUMN ini seringkali beroperasi di luar koridor semestinya.
Prabowo bahkan tak segan melontarkan kritik pedas. "BUMN-BUMN ini terkadang beroperasi sesuka hati. Mereka tidak menunjukkan tanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, bahkan mengabaikan pemerintah. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi," tegasnya, menyiratkan adanya masalah serius dalam tata kelola yang perlu diurai tuntas. Usulan pembentukan pengadilan khusus ini menandai komitmen serius pemerintah untuk membersihkan praktik-praktik yang merugikan negara di tubuh BUMN.
Tinggalkan komentar