55tv.co.id – Sebuah langkah strategis diambil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) dengan menghelat Forum Konsultasi Publik (FKP) akbar. Pertemuan ini bukan sekadar ajang diskusi biasa melainkan panggung utama bagi upaya pemerintah mengamankan target penerimaan negara fantastis sebesar Rp806 triliun. Fokusnya jelas merangkul puluhan pimpinan BUMN strategis dalam program perampingan raksasa negara.
Related Post
Forum yang belum lama ini terselenggara di Jakarta tersebut mempertemukan 55 pucuk pimpinan wajib pajak BUMN strategis perwakilan praktisi dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) serta awak media. Kanwil DJP WPB bersama KPP Wajib Pajak Besar Tiga dan KPP Wajib Pajak Besar Empat menegaskan komitmennya untuk menopang program penataan ulang BUMN. Caranya adalah dengan menyediakan fasilitas perpajakan yang transparan dan pasti membangun kemitraan kooperatif demi tercapainya target penerimaan negara yang ambisius.
Dengan tema "Fasilitas Nilai Buku Tax Control Framework dan Kuasa Wajib Pajak Jembatan bagi Restrukturisasi Usaha dan Kepatuhan Wajib Pajak" FKP ini membuka wawasan baru. Kepala Bidang P2Humas Kanwil LTO Widie Widayani dalam laporannya menggarisbawahi pentingnya forum ini. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017.
Widie memaparkan bahwa pemerintah tengah gencar memacu restrukturisasi BUMN dengan target mengurangi jumlah entitas dari 1.074 menjadi sekitar 300 saja. Untuk mendukung agenda besar ini materi yang dibahas mencakup Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang ketentuan nilai buku dalam restrukturisasi BUMN PMK Nomor 44 Tahun 2026 mengenai Kuasa Wajib Pajak serta implementasi Tax Control Framework (TCF) sebagai pilar utama kepatuhan kooperatif.
Acara kemudian berlanjut dengan sesi berbagi pengalaman dari berbagai pemangku kepentingan. Tiga panelis mewakili BUMN dan praktisi memberikan testimoni langsung terkait transaksi dan layanan yang mereka alami di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Ini menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat berjalan harmonis demi kemajuan ekonomi nasional.
Tinggalkan komentar