55tv.co.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo mendesak alokasi anggaran negara sebesar dua persen dari total APBN untuk mendanai program pelatihan keahlian kerja berkelanjutan. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap dinamika pasar kerja yang kian menantang.
Related Post
Gagasan krusial ini disampaikan para pelaku usaha dalam sesi pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kerja. Apindo melihat investasi serius dari pemerintah dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi sangat vital. Terlebih, dengan laju perubahan teknologi yang pesat, pergeseran struktur industri, serta tuntutan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menegaskan bahwa pembangunan sektor ketenagakerjaan adalah tanggung jawab kolektif. Ini melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan para pekerja. Menurut Shinta, dunia usaha telah berkontribusi signifikan melalui penciptaan lapangan kerja, penanaman modal, peningkatan produktivitas, serta pengembangan kapabilitas.
Namun, upaya masif dari dunia usaha tersebut tidak akan maksimal tanpa sokongan kebijakan dan pendanaan yang memadai dari negara. Oleh karena itu, Apindo berharap pemerintah dapat merealisasikan usulan alokasi dana tersebut demi menciptakan angkatan kerja yang lebih siap dan berdaya saing global.
Tinggalkan komentar