55tv.co.id – Kabar baik bagi masyarakat Indonesia yang tengah memimpikan memiliki hunian pribadi. Bank Indonesia (BI) tengah bergerak cepat dengan meluncurkan berbagai strategi kebijakan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Melalui serangkaian instrumen kebijakan moneter dan makroprudensial, bank sentral berupaya menyuntikkan likuiditas besar-besaran ke sektor perbankan guna mempercepat penyaluran pembiayaan di sektor properti.
Langkah berani ini mencakup berbagai skema, mulai dari pemberian insentif likuiditas langsung melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), hingga kebijakan yang paling dinantikan masyarakat, yakni pelonggaran uang muka KPR hingga mencapai 100 persen. Artinya, masyarakat kini memiliki peluang besar untuk memiliki rumah tanpa harus terbebani biaya uang muka yang besar di awal. Selain itu, BI juga fokus pada pembiayaan inklusif bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta penyediaan fasilitas transaksi repo surat utang untuk lembaga pembiayaan perumahan sekunder.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa bank sentral secara konsisten menyalurkan stimulus likuiditas langsung ke neraca perbankan yang aktif menyalurkan kredit di sektor konstruksi dan perumahan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan keringanan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank-bank yang menunjukkan komitmen kuat dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas nasional ini.
Data menunjukkan bahwa strategi ini mulai membuahkan hasil yang signifikan. Hingga September 2026, plafon kebijakan KLM untuk sektor perumahan dan konstruksi yang dipatok sebesar 1,4 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) telah terealisasi sebesar 1,32 persen. Nilai tersebut setara dengan Rp118 triliun yang telah disalurkan kepada 111 bank di Indonesia.
"Penyaluran likuiditas ini terbukti efektif dalam menopang total kredit perumahan nasional. Hingga Agustus 2026, total kredit di sektor ini telah menembus angka Rp1.287,6 triliun, atau setara dengan 18,9 persen dari keseluruhan portofolio kredit perbankan di tanah air," ungkap Destry Damayanti saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Lebih lanjut, Destry menambahkan bahwa perbankan nasional masih memiliki sisa ruang plafon KLM sebesar 0,08 persen. Sisa kuota ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perbankan untuk terus memacu penyaluran pembiayaan properti hingga penghujung tahun ini.
Tidak hanya fokus pada sisi ketersediaan dana di perbankan (suplai), otoritas moneter juga melakukan intervensi pada sisi permintaan masyarakat. Dengan menghapus beban uang muka dan memperkuat porsi kredit bersubsidi, BI ingin memangkas hambatan modal awal yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memiliki rumah pertama mereka. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perumahan yang lebih inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tinggalkan komentar