55tv.co.id – Sebuah keputusan mengejutkan datang dari kancah politik nasional. Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah menyampaikan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Langkah politik ini memicu berbagai reaksi di tengah masyarakat, terutama terkait status keuangan sang mantan wakil presiden setelah tidak lagi menjabat.
Meski telah meletakkan jabatannya, Gibran dipastikan tidak akan kehilangan dukungan finansial dari negara. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, ia tetap berhak menerima uang pensiun seumur hidup. Hal ini bukan merupakan sebuah pengecualian, melainkan hak yang telah diatur secara konstitusional bagi para mantan pemimpin negara.
Landasan hukum mengenai hak keuangan ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 6 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat.
Status "pemberhentian dengan hormat" inilah yang menjadi kunci utama bagi Gibran untuk tetap mendapatkan tunjangan pensiun. Pasal 6 Ayat (1) dalam undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Lebih lanjut, pada Ayat (2), dijelaskan bahwa besaran pensiun pokok yang akan diterima adalah sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.
Jika menilik struktur penggajian pejabat negara, besaran gaji pokok seorang Wakil Presiden memiliki perhitungan khusus. Berdasarkan aturan, gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi bagi pejabat negara seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPA, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Dengan demikian, jika dilakukan kalkulasi matematis, gaji pokok yang diterima Gibran selama menjabat adalah Rp20.160.000 per bulan (hasil dari empat kali lipat gaji pokok tertinggi tersebut). Oleh karena itu, nominal pensiun pokok yang akan mengalir ke kantongnya setiap bulan setelah mundur adalah sebesar angka tersebut.
Tak hanya soal uang tunai bulanan, fasilitas negara yang menyertai masa pensiunnya juga tergolong mewah. Gibran tetap akan mendapatkan berbagai tunjangan keuangan lainnya, mulai dari tunjangan pokok layaknya PNS hingga biaya operasional rumah tangga. Selain itu, negara juga berkewajiban menyediakan fasilitas fisik berupa rumah kediaman yang layak beserta seluruh perlengkapannya. Untuk menunjang mobilitasnya, ia juga akan diberikan fasilitas kendaraan milik negara yang dilengkapi dengan pengemudi khusus. Hal ini memastikan bahwa meskipun sudah tidak lagi memegang tampuk kekuasaan, standar kehidupan mantan pejabat tinggi negara tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku.
Tinggalkan komentar