55tv.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat merespons bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Fokus utama penanganan saat ini diarahkan pada Desa Dayah Husein yang menjadi salah satu titik terdampak paling parah akibat banjir susulan yang terus mengancam pemukiman warga.
Langkah strategis ini diambil setelah tim ahli melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara langsung di lapangan. Berdasarkan temuan di lokasi, Kementerian PU telah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk merumuskan solusi teknis yang paling efektif guna meminimalisir dampak kerusakan yang lebih luas.
Dalam masa tanggap darurat ini, Kementerian PU telah mengusulkan dua proyek infrastruktur krusial sebagai prioritas utama. Pertama adalah proyek normalisasi sungai yang mencakup pembangunan tanggul serta pemasangan krib di sepanjang aliran Sungai Krueng Meureudu. Kedua, pemerintah akan membangun satu unit Sabo Dam yang diposisikan di bagian hulu Sungai Krueng Meureudu untuk mengendalikan laju sedimen dan debit air.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan solusi permanen. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terus-menerus dihantui oleh risiko bencana hidrometeorologi yang serupa di masa mendatang.
"Kondisi geografis Aceh memang memiliki karakteristik curah hujan yang sangat tinggi dan jarang mengalami kekeringan. Oleh karena itu, tim kami selalu dalam posisi siaga tinggi. Kami sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki riwayat bencana banjir," ujar Dody dalam keterangan resminya di Jakarta.
Untuk memastikan pengerjaan berjalan cepat dan tepat sasaran, Kementerian PU menunjuk PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai mitra pelaksana. Pemilihan perusahaan BUMN ini didasarkan pada pertimbangan kedekatan lokasi dengan area bencana, kesiapan alat berat, serta rekam jejak perusahaan yang berpengalaman dalam menangani proyek-proyek darurat serupa.
Rencana aksi di lapangan dijadwalkan mulai bergerak pada 12 November 2026. Dalam tahap awal, setidaknya 10 unit alat berat jenis ekskavator akan dikerahkan ke lokasi untuk memulai proses normalisasi sungai. Fokus utama dari pengerjaan ini adalah membersihkan sedimentasi atau pendangkalan yang selama ini menyumbat aliran sungai.
Dengan meningkatnya kapasitas tampung aliran Sungai Krueng Meureudu melalui normalisasi ini, diharapkan risiko luapan air ke area permukiman warga dapat ditekan secara signifikan. Langkah ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Pidie Jaya agar dapat kembali beraktivitas dengan rasa aman tanpa bayang-bayang banjir yang datang tiba-tiba.
Tinggalkan komentar