55 NEWS – Industri hasil tembakau (IHT) tengah menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Usulan moratorium kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan menjadi isu sentral yang kini tengah dipertimbangkan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi sektor yang menyumbang Rp216,9 triliun pada tahun 2024 tersebut.
Related Post
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan daya beli masyarakat yang masih tertekan, pelaku industri dan petani tembakau gencar menyuarakan perlunya penundaan kenaikan tarif CHT. Mereka berpendapat, kenaikan cukai di tengah situasi sulit ini justru akan memperburuk keadaan, terutama bagi sektor padat karya seperti IHT.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB, Sahminudin, mengungkapkan harapan besar para petani terhadap kebijakan Dirjen Bea Cukai yang baru. Menurutnya, moratorium kenaikan CHT akan membantu menstabilkan daya beli masyarakat dan mencegah efek domino yang merugikan.
"Penting sekali moratorium kenaikan CHT, karena untuk menstabilkan daya beli masyarakat itu," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Lebih lanjut, Sahminudin menjelaskan bahwa kebijakan moratorium ini dapat menunda potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor IHT dan menjaga serapan hasil panen tembakau dari petani. Ia juga menyoroti masalah serius terkait lemahnya pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, yang semakin memperparah kondisi petani tembakau.
"Otomatis mengurangi kebutuhan tembakaunya, jadi nanti langsung petani terdampak juga itu. Apalagi sekarang ini kan pemerintah kita bilang belum mampu menjaga rokok ilegal," tambahnya.
Usulan moratorium CHT ini tentu menjadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, kenaikan cukai merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut. Keputusan akhir berada di tangan Dirjen Bea Cukai, yang diharapkan dapat mengambil langkah bijak demi keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar