55 NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti laju konversi lahan pertanian yang terus terjadi setiap tahunnya. Fenomena ini dinilai menjadi ancaman serius bagi produksi beras nasional, dan berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan pangan Indonesia.
Related Post
Rokhmin Dahuri, Anggota Komisi IV DPR RI, mengungkapkan kekhawatirannya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/9/2025). Ia menyatakan bahwa upaya peningkatan produktivitas pertanian yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan), termasuk program cetak sawah di Papua, akan sia-sia jika alih fungsi lahan di Jawa tidak dapat dikendalikan. "Jadi apapun kerja keras Menteri Pertanian Amran Sulaiman meningkatkan produktivitas, cetak sawah di Papua, kalau konversi lahan di Jawa itu tidak terkendalikan, atau tidak disetop susah," ujarnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memberikan klarifikasi terkait data konversi lahan yang beredar. Ia membantah klaim adanya alih fungsi lahan seluas 100 ribu hektare per tahun. Mentan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka yang jauh lebih kecil.
"Ini kami luruskan sedikit yang masalah konversi lahan 100 ribu hektare per tahun. Kami tidak tahu asal-usulnya, awal mulanya dari mana. BPS mengatakan 5 tahun terakhir itu 79 ribu lebih (konversi lahan), dan ini 5 tahun. 79 ribu dibagi 5. Sekitar 15 ribu hektare per tahun. Tetapi dari dulu dikatakan estimasi 100 ribu hektare per tahun," jelas Amran.
Perbedaan data ini menjadi sorotan. DPR mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas produksi beras nasional dan mencegah terjadinya krisis pangan di masa depan. Pemerintah diharapkan dapat mencari solusi yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, petani, dan pengembang properti.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar