55 NEWS – Wacana penerapan "gentengisasi" dalam pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di wilayah Sumatera kini menjadi sorotan utama, memicu kekhawatiran akan potensi pembengkakan anggaran negara. Perdebatan sengit antara penggunaan material atap genteng atau seng masih mewarnai proses pembangunan ini, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara terang-terangan mengusulkan penambahan alokasi dana jika genteng menjadi pilihan akhir.
Related Post
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyoroti disparitas anggaran yang signifikan dalam proyek pembangunan huntap. Ia mengungkapkan bahwa rumah yang dibangun oleh BNPB saat ini dialokasikan sebesar Rp60 juta per unit, angka yang menurutnya sudah sangat mepet, apalagi jika harus mengakomodasi program gentengisasi yang dicanangkan oleh Presiden. "Hunian yang dibangun oleh BNPB itu nilainya Rp60 juta. Apalagi Rp60 juta sangat mepet, belum lagi sekarang ada program gentengisasi dari Bapak Presiden," ujar Suharyanto dalam Rapat Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Kompleks DPR RI, baru-baru ini.
Melihat kondisi tersebut, Suharyanto mengajukan usulan penambahan anggaran kepada Kepala Satgas. Penambahan ini krusial jika pilihan jatuh pada genteng untuk atap rumah korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Alasannya jelas: pemasangan genteng memerlukan penguatan struktur rangka atap kayu yang lebih kokoh, berbeda dengan seng yang lebih ringan dan telah digunakan pada desain awal. "Jadi kami dalam saran ke Kasatgas tadi, kalau seandainya pun kami akan bangun dengan genteng, kami minta tambahan lagi karena untuk memasang genteng itu perlu penguatan lagi untuk kayu-kayunya. Sementara rumah yang kami bangun itu masih menggunakan seng," lanjutnya, seperti dikutip dari 55tv.co.id.
Suharyanto memperkirakan, apabila program gentengisasi ini diterapkan, anggaran per unit rumah akan meningkat sekitar Rp5 juta hingga Rp10 juta dari alokasi awal. "Seandainya diizinkan ini untuk genteng mungkin Rp65 atau Rp70 juta atau mungkin disetujui seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri PKP, disamakan harganya," ungkapnya, mengisyaratkan kemungkinan penyesuaian standar biaya dengan kementerian lain.
Meskipun BNPB saat ini masih memiliki ketersediaan anggaran, Suharyanto menyuarakan kekhawatiran serius bahwa kenaikan biaya ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap keuangan negara dalam jangka panjang. Ia menegaskan, jika standar anggaran pembangunan huntap di Aceh dinaikkan, maka standar serupa kemungkinan besar akan berlaku untuk seluruh daerah bencana lainnya di Indonesia. "Tapi risikonya kalau disamakan harganya di Aceh berarti nanti di daerah-daerah bencana lain juga harus seperti itu Bapak Pimpinan," ucap Suharyanto. Ia menambahkan, "Seperti contoh yang kami bangun di Sukabumi, kemudian di Lebak itu Rp60 juta. Tapi kalau nanti dinaikkan di sini berarti standar ini akan berlaku seluruh Indonesia. Nah kami khawatir memberatkan keuangan negara," pungkasnya, seperti diberitakan 55tv.co.id. Dilema antara keinginan untuk meningkatkan kualitas hunian dan menjaga stabilitas fiskal negara kini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar